PDI Perjuangan sebagai partai politik pengusung Presiden terpilih Joko
Widodo (Jokowi) mulai membuka diri untuk bekerja sama dengan koalisi
merah putih Prabowo-Hatta. Padahal dalam kampanye, mereka komitmen
koalisi ramping agar tidak terjebak banyak kepentingan.
Wasekjen
PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, kalau melihat realitas
politik, hanya ada empat parpol pendukung Jokowi-JK yang mendapatkan
kursi di DPR.
Padahal, dibutuhkan lima parpol untuk mengisi jabatan
pimpinan dewan sehingga, perlu kerja sama dengan parpol di luar koalisi.
"Ini
bukan soal koalisi gemuk atau ramping, namun bagaimana efektifitas di
roda pemerintahan," kata Hasto kepada Republika di Rumah Transisi
Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2014).
Menurut dia, setelah nanti
keluar putusan MK, maka kepentingan parpol harus bersatu demi harapan
rakyat. Perbedaan selama masa pemilihan Presiden (pilpres) sudah selesai
karena ini menyangkut aspek yang lebih besar untuk bergotong royong
membangun bangsa.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari
menambahkan, tidak ada koalisi permanen. Politik itu, kata dia,
cenderung dinamis sehingga peluang parpol non pengusung Jokowi-JK tetap
memiliki peluang terlibat dalam kerja sama di pemerintahan baru
mendatang.
"Selama mereka mau mendukung kebijakan Jokowi-JK, tidak masalah. Namanya juga politik, tidak ada yang tetap," ujar dia.
Dia
menambahkan, meski ada kerja sama dengan parpol di luar koalisi, namun
tidak akan mengubah komposisi kursi kabinet yang dicanangkan nanti.
Kalaupun ada perubahan, mereka hanya memperoleh jatah atas kuota yang
sudah disiapkan, tidak menambah jumlah kursi. [republika]
Judul provokatif lagi.... Isi sama judul gak nyambung...Judul provokatif lagi.... Isi sama judul gak nyambung...
BalasHapus