"(Jokowi) Jangan terlalu banyak nonton konser rock. Lebih baik, pemberantasan korupsi harus jadi prioritas besar selain isu soal kesejahteraan," ujar Koordinator Devisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Juntho kepada wartawan usai jumpa pers, di Waung Daun, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2014).
Menurutnya korupsi menjadi ancaman terbesar bagi pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi. Dikatakan korupsi telah menggerogoti semua sendi kehidupan dan akhirnya bisa membinasakan negara.
Dia mengatakan, biaya yang ditimbulkan oleh para koruptor bukan hanya hilangnya potensi pendapatan dan anggaran negara, tetapi kata, juga rusaknya seluruh sendi kehidupan berbangsa seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dia berpendapat Presiden dan Wakil Presiden akan sulit memenuhi janji kampanye dan kewajiban konstitusional.
"Jika (koruptor) terus dibiarkan, Indonesia bisa menjadi negara gagal," katanya.
Tak hanya itu, Dia pun menyingung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kerap sibuk mengeluarkan album lagu dibandingkan isu soal pemberantasan korupsi dalam masa pemerintahannya.
"Isu soal korupsi tidak begitu kental. Nah itu yang tidak diharapkan oleh publik," ucapnya.
Menurutnya hal tersebut memunculkan persepsi di mata masyarakat lebih mengenal SBY sebagai figur pencipta lagu.
Emerson menuturkan SBY banyak mengeluarkan Instuksi Presiden dan kebijakan anti korupsi, tetapi kata dia masih minim dalam hal evaluasi implenetasi.
"Banyak Instruksi Presiden, dan kebijakan anti korupsinya dia (SBY), tapi minim soal evalusasi implementasi," katanya.
Emerson menyebutkan hal tersebut harus menjadi pelajaran pemerintahan yang akan datang. Menurutnya, sangat penting bagi pemerintahan baru yang terpilih untuk memproritaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Itu harus jadi pelajaran pemerintahan yang akan datang untuk tidak menjadikan figur SBY sebagai contoh," ujarnya.
Dukungan ICW
ICW mendukung gagasan Joko Widodo yang berencana menerapkan peraturan baru, yakni para menteri mendatang harus melepas jabatannya di partai politik.
"Kalau isinya orang partai, kepentingan partai-partai koalisi sudah mengkooptasi kabinet. Jadi, kader partai di kabinet, harus melepas jabatan partai. Mengutamakan kepentingan arus publik, agar tidak ada konflik kepentingan," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2014).
Menurut Abdullah, jika para menteri tidak meninggalkan jabatan dipartainya ditakutkan nantinya, menteri tersebut akan memanfaatkan instansinya sebagai akses modal politik dan kepentingan partai tempat dirinya berpijak.
"Sudah seharusnya kabinet diisi profesional punya integritas, ketika ditunjuk ini merupakan cerminan apakah kabinet kerja atau transaksional partai pengusung," ujar dia.
Selain itu, Abdullah pun menuturkan, presiden Indonesia ke depan juga harus tidak memiliki beban dan tidak melindungi pihak-pihak yang bersalah, walau pihak tersebut partai koalisinya.
"Karena sebagai leader, pola pemberantasan korupsi harus tergambarkan, bukan pencitraan," katanya. [tribun]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar