Program lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ternyata memunculkan riak "perlawanan". Salah satunya datang dari Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lurah Warakas tak datang saat lelang digelar. Belakangan, warga setempat pun membentangkan spanduk dukungan untuk Mulyadi "melawan" Jokowi. Namun, beredar kabar pula bahwa Mulyadi ternyata juga adalah orang yang menyewa Rumah Susun Marunda untuk disewakan kembali.
"Dia (Mulyadi) memang punya banyak kontrakan. Di Rusun Marunda juga ada," kata salah satu tetangga Mulyadi di Koja, Jakarta Utara, yang menolak disebutkan namanya, Kamis (2/5/2013). Jati Waluyo, Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, membenarkan informasi tersebut. Satu unit rusun yang disewa Mulyadi disewakan kembali kepada orang lain bernama Tio. Harga sewa yang dia kenakan juga lebih tinggi daripada harga sewa asli rusun itu.
Unit rusun atas nama Mulyadi berada di lantai satu, tepatnya di lantai 1.20 Blok Pari, Klaster A Marunda. Harga sewa per unit Rusun Marunda di lantai satu yang paling mahal seharusnya adalah Rp 371.000 per bulan. Namun, rusun itu "dikemas" ulang oleh Mulyadi sehingga menjadi kamar sewaan dengan harga Rp 1,2 juta per bulan.
Dalam perjanjian sewa dengan UPT Rumah Susun, Mulyadi menggunakan alamat Jalan Semper Plumpang Nomor 68 RT 13 RW 3, Rawa Badak Selatan, Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yaitu persis dengan alamat rumah yang ditempatinya sekarang.
Mulyadi diketahui menyewakan kembali unit rusun itu sejak 2009. Penyewa unit itu rata-rata adalah mahasiswa yang kuliah di kampus swasta di dekat Kelurahan Warakas.
Menanggapi informasi ini, Mulyadi membenarkan dia memang menyewa satu unit rusun itu tetapi membantah telah menyewakannya kembali. "Saya memang punya rusun, tapi enggak saya sewakan lagi," tepis dia. Selama ini, Mulyadi diketahui juga punya banyak kontrakan di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam RT 13 saja, dia memiliki tiga rumah dengan empat pintu kamar, yang masing-masing ditawarkan dengan harga sewa Rp 6,8 juta sampai Rp 8 juta per tahun.
Juragan Kontrakan
Sosok Mulyadi, Lurah Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi semakin menggelitik untuk dikulik, menyusul "perlawanannya" terhadap program lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Terlebih lagi, muncul pula dukungan dari warganya yang diwujudkan dengan pemasangan spanduk bertanda tangan yang mendukung langkah Mulyadi melawan kebijakan Jokowi soal lelang jabatan itu.
Sayangnya, Mulyadi sempat susah ditemui setelah perlawanannya mencuat di pemberitaan media massa. Sulitnya menemui Mulyadi ini membawa Kompas.com sampai ke kediaman Lurah kelahiran Sukoharjo berusia 53 tahun itu. Beragam informasi pun bermunculan dari para tetangga, termasuk urusan rumah.
Rumah Mulyadi terlihat sama dengan rumah-rumah di sekitarnya. Berpagar warna biru, dia membuka usaha jual pulsa "Fajar 2 cell" di depan rumahnya. Rumah yang temboknya juga berwarna biru tersebut berlokasi di jalan Raya Semper Plumpang Nomor 68 RT 13 RW 3, Rawa Badak Selatan, Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Telihat, parkir sebuah mobil Kijang Innova bernomor polisi B 1676 UOU.
Akan tetapi, di balik rumah yang hampir sama dengan rumah-rumah sekitarnya, ternyata Mulyadi merupakan juragan kontrakan di wilayah tersebut. Di lingkungan RT ini saja, dia diketahui memiliki tiga rumah kontrakan.
Haris (52), warga Rawa Badak Selatan, mengatakan, Mulyadi memang memiliki beberapa rumah kontrakan di sekitar tempat tinggalnya. Rumah tersebut berada di nomor 58 A berpagar merah, 58 B berpagar emas, dan 59 A bercat tembok warna hijau di RT 13 RW 3, Koja. Sementara itu, rumah yang ditinggali Mulyadi adalah peninggalan orangtuanya.
Menurut keterangan warga sekitar, harga sewa rumah di kontrakan nomor 58 A dan B sebesar Rp 700.000 per bulan. Jika disewa pertahun, maka harga sewanya sebesar Rp 6,8 juta. Rumah lain yang dia kontrakkan berada di nomor 59 A. Rumah tersebut terdiri dari dua lantai, setiap lantainya disewakan Rp 8 juta per tahun. Informasi tentang satu unit Rusun Marunda, yang disewa Mulyadi tetapi kemudian disewakan kembali, juga datang dari tetangganya.
Nama Mulyadi mulai ramai dibicarakan sejak berkomentar bahwa dia tak setuju dengan program lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Bahkan, dia memprotes jabatan Lurah Warakas juga masuk daftar jabatan yang dilelang, padahal dia merasa masa jabatannya belum selesai.
Komentar Mulyadi masih berlanjut, dengan menyatakan tidak setuju penggunaan istilah 'lelang jabatan'. Dia berpendapat kata 'lelang' lebih tepat digunakan untuk barang bekas. Mulyadi menjabat Lurah Warakas sejak 2010. Sebelum menduduki jabatan itu, dia adalah wakil lurah selama 5 tahun.
Sumber :
- megapolitan.kompas.com
- merdeka.com
- tempo.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar