“Orang juga tahu, migran Hong Kong adalah pendukung Jokowi yang fanatik, karena diyakini membawa perubahan. Kami sudah setahun setiap hari Minggu sosialisasi Jokowi di Victoria Park, jadi hasil ini tidak mengherankan,” ujar Tri Sugito Ketua Bara JP Hong Kong, Minggu (6/7/2014).
Para migran mengadakan exil poll, karena perhitungan suara resmi baru dilakukan tanggal 9 Juli 2014, bersamaan dengan hari pencoblosan di Indonesia.
Dari sejumlah saksi yang disiapkan partai pengusung Jokowi, 17 orang di antaranya adalah ”pasukan khusus” Bara JP.
Dari 100 orang yang disurvei sesaat setelah memberikan suara, 97 orang mendukung Jokowi-JK. Hanya satu orang yang memilih Prabowo.
Satu orang menyatakan sengaja mencoblos kedua-duanya, dan satu orang lagi tak punya pilihan sehingga hanya memasukkan kertas suara kosong ke dalam bilik suara.
Koordinator Tim Exit Pool, Subrantini, mengatakan, para migran antusias memberikan suara. Meski sebagian besar adalah pendukung perubahan yaitu Jokowi-JK, kekompakan tetap terjaga.
“Dari hasil yang kami peroleh di mana Jokowi meraup 97% persen, perhitungan ril tidak akan berbeda jauh. Margin error, paling 3% persen saja. Dengan demikian, Jokowi akan memperoleh sedikitnya 95%,” jelas Subrantini, migran asal Surabaya.
Sementara di Taiwan, Bara JP Taiwan yang juga mengatakan exit poll, melaporkan, dari 100 pemilih, 95 orang menyatakan mendukung Jokowi. Empat orang tak mau memberitahukan pilihan, dan hanya satu orang yang memilih Prabowo-Hatta.
“Kalau di Taiwan agak seru dan bebas, karena pemilih yang sedang antri, setiap kali ada yang hendak memotret, malah ramai-ramai menyatakan ‘Salam Dua Jari’ secara beramai-ramai. Rakyat punya mau, ya mau bagaimana,” ujar Suryanto, migran di Taiwan.
Koordinator exit poll di Taiwan, Lim Tjeng Bok yang sedang menempuh kuliah S3 di Taiwan mengatakan, hasil survei diyakini akurat.
“Kami lakukan dengan disiplin yang ketat, dan para surveyor sebelumnya sudah dilatih,” kata kandidat doktor ini. Di 73 negara di mana Bara JP berada, seluruhnya mengadakan exit poll.
“Inilah senjata kami untuk melawan kecurangan dalam perhitungan suara. Suara rakyat harus dikawal, siapa saja yang menipu rakyat akan kami labrak habis,” ujar Helmi Wattimena, Ketua Bara JP Benua Amerika.
Kerusuhan karena Panitia Berpihak ke Prabowo
Di Hongkong sendiri terdapat sekitar 13 TPSLN (tempat pemungutan suara luar negeri) di Victoria Park. Meski demikian, entah apa yang terjadi tapi panitia sepertinya kurang memanfaatkan dan mengantisipasi padatnya calon pemilih yang datang, hingga berjumlah ribuan orang.
Kronologi kericuhan ini sudah mulai tampak sejak pagi. Di tempat yang disiapkan oleh Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) Hongkong, sejak pukul 7 pagi waktu setempat sudah dipadati oleh calon pemilih yang kebanyakan berstatus buruh migran. Jumlah pengantri kian padat, hingga pada pukul 11 siang waktu setempat lokasi diguyur hujan deras.
Hingga pukul 12 Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) Hongkong, berhasil memilah jalur dan membuat lancar proses pencoblosan. Meski demikian, tak sedikit dari pemilih yang mengaku kesal karena rumitnya birokrasi yang mengharuskan calon pemilih mengisi isian yang lamanya rata-rata 2-3 menit.
Hal ini yang pada akhirnya membuat antrian panjang hingga pukul 4 sore. Pukul 5 sore PPLN kemudian memutuskan untuk menambah 6 bilik tambahan, tapi rupanya usaha ini tidak membuahkan hasil. Antrian didominasi para pemilih yang tidak mendapatkan undangan.
Hingga pukul 5 sore waktu setempat, tak kurang 1000 orang tidak berhasil mendapatkan hak pilih mereka hingga TPS ditutup. Hal ini yang kemudian memicu ricuh, karena pemilih yang tidak sabar merangsek masuk ingin bertemu dengan PPLN. Sempat terjadi adu argumen bahkan ancaman fisik antara keduanya. Dan video serta laporan kericuhan ini sangat marak di media sosial (Facebook), yang diupload dan direportasekan calon pemilih di lokasi.
Suasana juga diperparah berkat celetukan salah satu oknum yang diduga salah seorang panitia, yang berujar, hanya yang memilih pasangan Capres dan Cawapres nomor urut satu saja yang boleh masuk. Sontak hal ini membuat calon pemilih pendukung Jokowi JK sempat marah dan emosi.
Pendapat Rieke Diah Pitaloka
Pasalnya, lanjut Rieke, mereka tak bisa memilih diduga karena kelalaian aparat penyelenggara pemilu. Berdasarkan kronologis dan analisis, serta membandingkan dengan yang diperintahkan UU terkait Pemilu dan Pilpres, dirinya menilai ada indikasi penyelenggara yang abai dan tidak siap.
"Sehingga menimbulkan kerugian hilangnya hak politik para TKI. Hak politik itu harus dikembalikan," kata Rieke di Jakarta, Senin (7/7/2014).
Rieke membeberkan data pilpres di Hongkong itu, yang menunjukkan ada kesengajaan agar hak politik WNI hilang. Ada 114.626 WNI terdaftar sebagai pemilih di DPT di Hongkong. Jumlah drop box adalah 18.126, dengan jumlah 13 TPS. Total WNI dari DPT yang ke TPS adalah 96.536.
Dari angka itu, seandainya ada 5 bilik di tiap TPS, artinya jika yang berpartisipasi memilih hanya 70 persen dari 95.536, berarti di tiap bilik ada sekitar 1040 warga yang mengantre. Kalau 60 persen, ada 891 yang mengantre.
Dengan kondisi demikian, jumlah petugas yang memadai seharusnya disiapkan. Jumlah petugas yang melayani, menurut Peraturan KPU No 26 tahun 2014, adalah 3-7 orang anggota KPPSLN.
Sementara berdasarkan laporan dari Hongkong, Jumlah petugas tenaga untuk pendataan ada 2 orang di setiap TPS di Victoria Park, Hongkong. Mereka membuat mekanisme pencoblosan adalah yang membawa undangan dicocokkan dulu dengan barcode di database, dan masih mengecek KTP para WNI itu.
"Ini jelas memakan waktu. Dan justru ada petugas yang bertanya soal berapa tahun di Hong Kong, kenapa KTP dan fotonya belum ganti. Sebenarnya hal-hal ini tidak perlu dan akan menyita waktu banyak, cukup mencocokkan data saja lalu bisa mencoblos," jelas Rieke.
Menurut Rieke, patut diduga hal itu disengaja sehingga antrian warga yang hendak mencoblos akhirnya tak bisa mendapatkan haknya. Sementara penyelenggara bersikeras TPS harus ditutup pada sore hari waktu di sana, dengan alasan perijinan, walau harus mengorbankan hak warga negaranya sendiri.
"Dari laporan dan video yang sudah beredar di Youtube, peristiwa di Victoria Park Hongkong tersebut bisa dikatakan bukan kesalahan TKI yang telah antre menunggu giliran dengan sabar sejak pukul 07.00 - 17.00 waktu setempat," tandas Rieke yang juga anggota Komisi Kesehatan dan Tenaga Kerja di DPR RI itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar