Eva Kusuma Sundari, anggota Tim Pakar Setnas Jokowi, Minggu (20/4/2014), mengemukakan hal itu terkait dengan isi "short message service" (SMS) yang menyatakan bahwa bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) merencanakan penghentian tunjangan profesi pendidik (TPP) dosen maupun tunjangan sertifikasi untuk para guru.
"SMS diakhiri dengan imbauan untuk memenangkan calon presiden partai politik lain," kata Eva yang juga Wakil Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.
Berkaitan dengan hal tersebut, Tim Pakar Setnas Jokowi menegaskan bahwa kebijakan Jokowi akan menggunakan pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia dan warga negara sebagai perwujudan dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia menandaskan bahwa warga yang berkualitas dan masyarakat sejahtera, harmonis, dan demokratis merupakan perwujudan Trisakti, yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.
Dalam kerangka yang demikian, kata Eva, posisi sektor pendidikan menjadi sentral dengan guru yang menjadi tulang punggung program pembentukan warga yang cerdas dan bermental positif tersebut.
"Jadi, tidak mungkin Jokowi akan gegabah menghapus tunjangan sertifikasi guru maupun TPP para dosen yang berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan para pendidik," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung).
Sewaktu menjadi Wali Kota Surakarta maupun Gubernur DKI Jakarta, menurut Eva, Jokowi sudah membuktikan dukungan yang serius pada pendidikan melalui program inovatif Kartu Pintar. Selain itu, alokasi APBD DKI bagai pegawai negeri sipil (PNS), termasuk untuk guru, diberikan dengan persentase yang terus meningkat.
Disebutkan pula bahwa saat ini TPP terendah di DKI adalah Rp 2,9 juta per bulan untuk golongan PNS terendah.
Untuk peningkatan akuntabilitas dan percepatan kualitas pendidikan, lanjut dia, Jokowi memperkenalkan pendekatan berbasis kinerja dalam manajemen pendidikan.
"Lelang jabatan kepala sekolah dilaksanakan di DKI Jakarta. Perbaikan akuntabilitas ini diperkuat dengan kerja sama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan implementasi e-budget yang memungkinkan publik memantau penggunaan APBD DKI per 'real time'," katanya.
Agar tidak terhasut kampanye hitam (black campaign), dia berharap publik merujuk visi dan misi Bakal Calon Presiden RI Jokowi yang segera akan dilaporkan kepada masyarakat setelah dikonsultasikan ke beberapa kelompok masyarakat di sejumlah daerah.
Eva menjelaskan bahwa visi dan misi Bakal Calon Presiden RI Jokowi memang disusun dengan metode partisipatif dan "bottom up" dengan tetap berpijak pada perwujudan prinsip kemandirian yang diilhami Trisakti Bung Karno.
Sumber :
republika.co.id
kalau sy boleh kasik saran . hendaknya TPP dan Bantuan Tunai Lansung (BLT ) jangan di hentikan , krn guru itu dulu sdh berpuluh puluh tahun menderita dgn Gaji yg sangat minim , ibaratnya sekarang gajian sekarang juga GAJI itu sdh HABIS . besuk makan apa ? lalu utuk mencukupi kebutuhannya se hari hari guru itu mencari sampingan kerja sehabis mengajar dgn cara mengojek , jd tukang parkir ,buruh sopir , jadi kernet taksi , buruh angkot padi di sawah alias (manol .) . dan masih banyak lagi yg lain . masak baru akan menikmati sedikit sj sdh mau di hapus , la sekarang nasit honorer pun belum tahu kedepan nya seperti apa . para guru honorer itu satu bulannya hanya dikasik upah 150 s/d 200 rb rupiah . apakah itu layak unt kebutuhan sehari hari .
BalasHapus> bagi guru yg sdh menerima TPP blt bisa tertawa reyah kayak peyek yg baru diangkat dr penggorengan, tapi bagaimana dg guru honorer yg menurut anda dpt HR 150-200 rb/bln, dn BLT utk Gakin dpt 300 rb/tri wulan, apakah masih lebih baik guru yg dpt gaji sesuai dg pangkat/Gol di+ tunjangan2 lainnya.
Hapus