Di Pilpres, Jokowi Akan Pakai Konsultan Politik Sendiri

PDI Perjuangan (PDIP) akan mempertimbangkan untuk mengontrak Konsultan Politik Fastcomm yang dikomandani Ipang Wahid, yang selama Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 lalu menjadi konsultan politiknya Badan Pemenangan Pemilu partai itu.
Ke depan, Jokowi tidak hanya ditampilkan sekedar tokoh yang layak jual semata, melainkan turut menawarkan visi misi yang jelas, sejalan dengan ideologi partai.
"Setahu saya, Fastcomm itu dipakai untuk Pileg, belum pasti dipakai untuk Pilpres, karena Jokowi punya konsultan sendiri, karena ini juga masih dibentuk," kata politisi senior PDIP yang juga Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto, di Jakarta, Minggu (20/4/2014).
Sidarto menegaskan keputusan PDIP yang memilih Jokowi sebagai capres sudah final dan mengikat. Tidak ada suara yang berbeda di internal partai.
"Sejak ketua umum katakan Jokowi capres, tidak ada lagi faksi-faksi di dalam partai," tegasnya.
Sementara Pengamat Psikologi politik UI Hamdi Muluk mengkritik kerja-kerja konsultan politik yang saat ini lebih menonjolkan kerja-kerja marketing, pemasaran tokoh daripada memperkenalkan ideologi atau visi-misi tokoh. Termasuk, penggunaan konsultan politik yang belum jelas ideologi politiknya. Misalnya, PDIP yang menggunakan konsultan politik Fastcom.
"Beberapa hari lalu, teman-teman pengamat juga bilang, kok bisa-bisanya Ipang Wahid, dulu konsultan politik Foke di Pilgub, lawannya Jokowi, sekarang jadi konsultannya Jokowi. Apa dia tidak buka itu bobrok-bobroknya Jokowi? Nah, bagaimana ini," kata Hamdi Muluk.
Di negara-negara maju, lanjut Hamdi, partai maupun tokoh politik tidak sembarangan dalam memilih konsultan politik. Terlebih, konsultan politik lawan. Karena, ideologi tetap turut menjadi pertimbangan partai dalam memilih sebuah konsultan politik. [beritasatu]