Ia mengatakan kuota itu perlu dikurangi agar para pemain harga tidak memiliki kesempatan memainkan harga di pasaran. "Selama ini kita selalu menerapkan kuota, peraturannya harus diatur total, peraturan pemerintah, peraturan menteri mengenai kuota impor ini perlu diubah," terang Jokowi di Bogor, Minggu (27/4/2014).
Terkait masalah itu, Jokowi mengatakan, peran badan urusan logistik (Bulog) bisa difungsikan untuk menangani sektor komoditi lainnya. Dia memandang, badan itu bisa merangkap sehingga tidak hanya menangani komoditi beras saja.
Selain itu komoditas harga pangan juga dapat diatasi dengan memperkuat supply dengan memperluas produksi dalam negeri. Sehingga demand atas kebutuhan pangan dapat terpenuhi.
"Dengan cara ini maka kartel impor tidak akan terjadi karena kebutuhan dalam negerinya sangat kuat," katanya. [tribunnews]
Masalah kartel bahan pangan ini sdh lama keberadaannya yg berakibat para petani di desa jatuh miskin dg permainan harga yg mencekik dan akhirnya terpaksa menjual sawah, kandang ternak, kolam ikan dan berujung memberangkatkan anak istri jadi TKW. Mantan petani menjadi buruh tani, sawah2 di desanya dikuasai bos2 bermodal besar yg sebagian dr kota besar. Nelayan sblm pergi berhutang bbm dan sembako slm melaut dr rentenir sekalgus bandar ikan sepulangnya bayar hutang dg jual ikan ke bandar dg harga murah. Ini bukti blm berjalannya perlindungan thdp petani dan nelayan sekaligus lemahnya ketahanan pangan negara kita. Solusinya P Jokowi hitung kebutuhan bahan pangan yg dibutuhkan konsumen di kota besar buka pusat informasi online kebutuhan, ketersediaan, harga, penawaran dan transaksi yg dikelola Bulog dan KUD setelah P Jokowi jadi Presiden.
BalasHapus