"Ini kan proses seleksi terbuka. Bisa dicek yang lulus mana, yang tidak lulus mana, jelas terbuka kok. Bukan saya suka itu dan tidak suka. Bukan karena saya seneng dan tidak seneng. Ini proses terbuka," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat, (21/3/2014).
Mantan Wali Kota Solo itu menambahkan, jika sebelumnya kepala sekolah dipilih oleh pihak sekolah, maka Jokowi menegaskan, bahwa kepala daerah memiliki hak untuk mencopot mau pun menggantikan. Sehingga, kata dia, kinerja kepala sekolah harus fokus dalam mengolah manajemen pengajaran.
"Dan ini perlu dicatat, gubernur itu mempunyai kekuasaan mutlak promosi, di dalam mutasi, di dalam pengangkatan, semua aturannya ada di situ," terang Jokowi.
"Karena itu, saya suruh mereka. Manajemen ngajar belajar didahulukan artinya jangan malah ngurusin proyek, manajemen ngajar mengajar malah di nomor dua, tidak boleh," tambah Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga mengatakan untuk melihat kinerja kepala sekolah SMAN dan SMKN, kepala Puskesmas, dan pejabat struktural lingkungan DKI Jakarta secara optimal, maka pihaknya akan mengevaluasi setiap 6 bulan sekali.
"Semuanya akan selalu dievaluasi enam bulan. Seperti tadi ada lima lurah dan satu camat dengan terpaksa kita ganti. Karena performa kerjanya tidak sesuai dengan standard yang sudah kita tentukan," tutur Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar