Setelah menemui 12 partai politik peserta pemilu dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) pekan lalu, ke depan beberapa pemerintah daerah juga dimintai masukan. Selasa pekan depan (25/3/2014), Bappenas akan menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) provinsi.
"Kita menjaring aspirasi sudah di tujuh kampus, parpol seluruhnya sudah, lalu nanti Selasa di Musrenbang dengan DKI. Beliau confirm hadir, itu Musrenbang biasa, nanti saya akan menyampaikan paparannya," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di kantornya, Jakarta, Jumat (21/3/2014).
Bappenas meminta agar pertemuan dengan Jokowi tak dipolitisasi. Sebab, pemimpin daerah lain juga akan diundang. Pekan depan, lembaga ini juga menggelar jaring aspirasi serupa di Universitas Padjajaran mengundang Jusuf Kalla dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
RPJMN lima tahun mendatang itu adalah rancangan teknokratik soal skenario pembangunan yang akan dijalankan pemerintahan baru, lalu tertuang konkret di APBN.
Di dalamnya mencakup kebutuhan pendanaan, seperti belanja rutin, desain subsidi energi, hingga kemungkinan pembiayaan infrastruktur.
Meski bersifat panduan kerja buat kabinet baru, bukan berarti rancangan Bappenas harus 100 persen ditaati. Armida mengatakan masih ada ruang fiskal buat presiden baru untuk memanfaatkan inisiatifnya dalam proses pembangunan. Atas dasar itu pula, politikus dimintai masukan untuk mengembangkan RPJMN.
"Masak kita bikin RPJMN berdasarkan kita sendiri, maka bagian dari proses itu kita sampaikan konsep-konsep awal, dan menerima masukan-masukan," ujarnya.
Armida menuturkan, masukan dari politikus dan pengusaha tak jauh beda. Rata-rata menuturkan perlunya ada upaya menggenjot pembangunan infrastruktur dan pemenuhan pangan dari dalam negeri.
Khusus KADIN, Bappenas diminta merancang kebijakan agar subsidi BBM dialihkan ke infrastruktur.
"Kalau perhatian swasta kan tidak hanya anggaran, banyak juga yang kaitannya dengan regulasi dan itu diharapkan masuk RPJMN," katanya.
Salah satu poin utama dalam RPJMN lima tahun ke depan adalah pagu indikatif kementerian dan lembaga pusat sebesar Rp 610 triliun. Tidak boleh ada anggaran yang mirip antar kementerian alias duplikasi program. Selain itu, alokasi dana bantuan sosial dan wajib, misalnya BPJS, SJSN, atau raskin, harus tetap disediakan dalam APBN mendatang.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar