Jokowi Harus Contoh Konsistensi Risma soal Tol Dalam Kota

Konsistensi Tri Rismaharini menolak tol dalam kota di Surabaya mendapat ancungan jempol. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diminta meniru sikap Wali Kota Surabaya itu.
Pengamat transportasi Izzul Waro menilai, Jokowi dan Basuki tidak konsisten dengan ucapan mereka yang menolak pembangunan enam ruas tol dalam kota. Saat kampanye mereka menolak, kini keduanya mendukung.
"Saya salut sama Ibu Risma yang masih konsisten menolak pembangunan tol dalam kota dan tidak terpengaruh kepentingan para pemilik kendaraan pribadi," kata Izzul kepada Kompas.com, di Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Menurut dia, pembangunan enam ruas tol dalam kota hanya menguntungkan pengguna kendaraan pribadi dan tidak menyelesaikan kemacetan. Dua dari enam ruas tol dalam kota yang akan diprioritaskan dibangun adalah Sunter-Semanan dan Sunter-Pulo Gebang.
Beberapa waktu lalu, Basuki mengatakan, dua ruas tol itu harus dibangun untuk akses kendaraan logistik dan truk barang menuju Pelabuhan Tanjung Priok.
Izzul menyatakan tidak sepakat dengan pernyataan Basuki itu. Menurut dia, desain dua ruas tol ini, ramp off (turunan)-nya berada di Sunter, bukan langsung masuk ke dalam pelabuhan.
"Nah, ini hanya menguntungkan pemilik kendaraan pribadi yang rumahnya di sekitar Sunter dan Kelapa Gading. Jokowi-Ahok jangan berlindung di balik alibi kepentingan logistik, pasti (jumlah) kendaraan pribadinya sepuluh kali lipat dari truk logistik," kata Izzul.
Sementara fasilitas transportasi yang disediakan Pemprov DKI Jakarta juga belum memadai. Misalnya, pembangunan mass rapid transit (MRT) dan monorel belum jelas. Belum lagi buruknya pelayanan angkutan dalam kota.
Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI dapat bekerja sama dengan Pemkot Tangerang Selatan untuk mengintegrasi MRT hingga Tangerang Selatan. Sebab, keberadaan tol malah membuat kendaraan pribadi dari daerah di sekitar Jakarta masuk ke Ibu Kota.
Di depan MRT di Lebak Bulus, Pemprov DKI harus membangun park and ride. Sehingga, para warga Depok dan sekitarnya bisa memarkirkan kendaraan mereka dan melanjutkan aktivitas menggunakan transportasi umum maupun MRT. Hal ini, kata dia, membutuhkan peran pemerintah pusat membentuk Otoritas Transportasi Jabotabek. Nantinya, para pemangku kebijakan dapat duduk bersama menyelesaikan masalah transportasi sesama wilayah tetangga.
"Kalau MRT dan monorel kondisinya tidak bisa terintegrasi dengan KRL, misalnya, sampai akhir juga enggak akan sukses mengurangi kemacetan," kata Izzul.

Sumber :
kompas.com