Kewalahan Kasus Risma, PDIP Gulirkan Penyadapan Jokowi

Niat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mundur dari jabatannya menjadi isu tak sedap bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Apalagi, mundurnya Risma terkait ketidakcocokannya dengan pendamping barunya, Wisnu Sakti Buana.
Di tengah isu mundurnya Risma, Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo malah membuat pernyataan yang mengejutkan banyak pihak, yakni penyadapan. Tindakan intelijen, menurutnya, itu ditujukan bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Joko Widodo.
Tjahjo menyebut ada sejumlah pihak yang sedang ingin menjatuhkan citra Jokowi yang kini tengah naik daun.
Namun demikian, isu penyadapan itu justru tidak membuat Jokowi khawatir, apalagi dia mengaku sudah lama mengetahui penyadapan di rumah dinasnya. Meski begitu, Jokowi memilih diam dan tidak meramaikannya ke ranah publik.
Alat sadap itu diketahuinya saat menyisir seluruh rumah dengan alat detektor. Dari pencarian itu, dia menemukan ada tiga alat sadap. Masing-masing ditemukan di kamar tidur, ruang tamu dan ruang makan.
"Saya cerita sudah Desember yang lalu, tapi saya bilang enggak usah lah diribut-ributin. Yang disadap dari saya juga apa sih," kata Jokowi bertanya balik.
Bagi pengamat politik Gun Gun Heryanto, isu penyadapan yang dilontarkan Tjahjo ke publik tak lepas dari manajemen isu. Apalagi, partainya tengah diterpa badai politik terkait mundurnya Risma yang kini menjadi konsumsi publik.
"Kalau saya membaca, PDIP sendiri harus hati-hati dalam konteks memainkan isu. Makanya si Risma ini kemudian menjadi isu yang sensitif. Bukan lagi isu lokal, karena Risma mulai punya gaung di media, terlebih dia punya panggung politik," ungkap Gun Gun saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (20/2/2014) malam.
Kemudian, elite PDIP meniupkan isu baru, yakni menyatakan Jokowi disadap, candid camera atau semacamnya. Masyarakat pun harus kritis dalam menanggapinya.
"Kalau PDIP mau melaporkan, karena itu pelanggaran. Menyadap privasi orang lain bisa dilaporkan, harus dilaporkan ke polisi. Kalau berani lapor, saya salut, tapi kalau tidak berani, ini hanya manajemen isu," tandasnya.
Dengan menyebarnya isu penyadapan itu, secara perlahan problematika mundurnya Risma bisa terkubur dalam-dalam. Tapi, jika tidak tertangani dengan baik, malah bakal berdampak buruk untuk PDIP sendiri.
"PDIP sendiri harusnya jauh lebih elegan dalam memainkan isu, kalau isu seperti ini kan sensitif. Artinya jangan sampai bener, kalau beneran bisa mendapat respek. Kalau enggak, tidak otomatis (elektabilitas berkurang) tapi akan pengaruhi current image. Apalagi PDIP trennya lagi bagus, tren dan opini lagi bagus, jadi bisa banyak diganggu," pungkasnya.

Sumber :
merdeka.com