"Harusnya Bupatinya dulu yang mulai. Kalau di jalan menemui hal kesulitan baru nanti ke saya. Kerja ini bukan cuma saya saja," ujarnya di Balaikota, Jumat (13/12/2013).
Jokowi menilai, Kepulauan Seribu memiliki luas yang jauh lebih kecil daripada wilayah Jakarta lain, yakni hanya 10,18 kilometer persegi. Selain itu, jumlah penduduknya pun juga jauh lebih sedikit daripada wilayah Jakarta lain, yakni sekitar 25.505 jiwa. Itu seharusnya memudahkan sang Bupati untuk mengelola daerah.
"Masak Bupatinya ndak bisa kelilingin itu setiap harinya. Harusnya sih bisa supaya dilihat apa yang kurang dan sebagainya," ujarnya.
Jokowi mengungkapkan, Kepulauan Seribu telah memiliki rencana tata ruang dan infrastruktur. Yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia pengambil kebijakan yang baik untuk mengeksekusi. Dia meminta sang Bupati tak mempersoalkan ketersediaan dana.
Tahun 2014, RAPBD DKI Jakarta meningkat drastis dari p 51 triliun menjadi Rp 69 triliun. Meski mengaku tak ingat berapa persisnya anggaran untuk Kepulauan Seribu, Jokowi mengaku, jumlah yang dialokasikan cukup untuk pembangunan.
Sebelumnya, meski jadi bagian Provinsi DKI Jakarta, warga Kepulauan Seribu merasa ada ketimpangan pembangunan. Salah satu yang jadi kekurangan adalah minimnya fasilitas transportasi.
"Kami ingin ada boardway," ujar salah satu camat di Kepulauan Seribu saat rembug provinsi 2013 di Balaikota, Kamis kemarin.
Beberapa hal yang dianggap warga kurang ialah pengembangan pendidikan, tata kelola pemerintahan, air bersih, listrik, dan anjungan tunai mandiri (ATM) pada setiap pulau-pulau penduduk.
Sumber :
komas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar