Ratusan warga Kampung Sumur, Kelurahan Klender, sebagai korban
gusuran mengadu ke DPRD DKI Jakarta. Mereka mendesak anggota dewan agar
memperjuangkan hak warga untuk mendapatkan ganti rugi dari lahan yang
digusur Pemprov DKI pada tanggal 9 Oktober 2013.
Ratusan warga yang terdiri dari lelaki dan perempuan datang ke gedung
DPRD di Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jumat (13/12). Kedatangan mereka
diterima Ketua Komisi A Johny Simanjuntak, Sayoga Hendrosubroto dan
Taufiqurahman. “Kami menggarap tanah tersebut sejak tahun 1980, tapi
pemerintah seenaknya main gusur. Kami menuntut ganti rugi lahan,” ujar
Muhamad ZD, juru bicara warga.
Ratusan warga yang mengadu ke DPRD mewakili 170 kepala keluarga (KK)
yang menggarap lahan seluas 3 hektar. “Sejak bangunan itu dibongkar,
ratusan warga kehilangan tempat tinggal dan kini mereka hidup
menggelandang di sekitar lokasi pembongkaran,” kata Muhamad sambil
menjelaskan harga pasar tanah di lokasi itu kini mencapai Rp 8 juta/M2.
Lahan yang dibongkar seluruhnya mencapai 13 hektar yang terletak di RW
07 Kelurahan Klender, Durensawit, Jakarta Timur.
Warga menilai Pemprov DKI lebih mementingkan konglomerat untuk
membangun mal atau apartemen dibanding membela rakyat kecil. “Pak
Jokowi, perhatikan nasib kami yang kini tak punya tempat tinggal lagi,”
ratap Ny Saniah, salah satu korban gusuran.
Seusai mendengarkan pengaduan dari sejumlah warga, Johny menyatakan
pihaknya akan membentuk tim untuk membahas masalah ini secara lebih
serius. Jika ada hak-hak warga yang terabaikan, maka Komisi A tidak
ragu-ragu untuk membantu memperjuangkan. “Tapi memperjuangkan hak harus
punya dasar yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Johny.
Sumber :
Pos Kota
Tidak ada komentar:
Posting Komentar