Jokowi Belum Layak Jadi Capres

Nama Joko Widodo (Jokowi) yang banyak diunggulkan sebagai calon presiden, dinilai belum mempunyai kompetensi (kelayakan) di bidang transportasi perhubungan darat.  Setahun bekerja jadi Gubernur DKI Jakarta, nyatanya Jokowi belum bisa berbuat banyak untuk atasi kemacetan.
“Ini baru satu kompetensi saja, Jokowi jelas kurang layak, Jakarta masih macet, Jokowi belum bisa berbuat banyak. Kompetensi lainnya, juga belum teruji,” kata menurut Direktur Eksekutif The President Center Drs Didied Mahaswara Msi, di DPR, Jumat (13/12/2013).
Didied juga menyatkaan, kompetensi lainnya, Jokowi juga belum tampak. Kompetensi di bidang keuangan, anggaran dan perpajakan, Jokowi sampai saat ini belum bisa membuat system online terhadap pajak-pajak restoran yang memungut 10 persen ke para konsumen. Apakah itu benar-benar disetor ke Pemda atau dinikmati sendiri
“Sementara masih banyak restoran yang tidak memungut pajak tersebut, padahal bila dikelola maka pemasukan APBD bisa meningkat tajam,” katanya.
Menurut Didied, untuk transportasi, seharusnya ada langkah nyata untuk mengatasi kemacetan. Ia mencontohkan,  salah satu cara praktis untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah di Jakarta selama tiga bulan terakhir ini, bisa dilakukan dengan memangkas peredaran mobil-mobil lama.
Selain itu juga dengan cara mengatur kuota penjualan mobil-mobil baru dengan menghitung terlebih dahulu berapa maksimal jumlah mobil supaya tidak terjadi kemacetan yang bisa dipakai sesuai kapastitas jalan yang ada di Jakarta.
Didied menyatakan,  sangat penting untuk menentukan mulai kapan mobil lama tidak boleh melintas di jalanan yang macet dan berapa jumlah mobil baru yang boleh dijual oleh produsen ke masyarakat sehingga akan diketahui setiap awal tahun berapa jumlah mobil baru yang bisa dijual.
‘’Itu tentang penanganan kemacetan yang tidak tuntas, sedangkan menangani para tukang parker liar saja tidak maksimal padahal kalau dikelola secara professional bisa menambah income Pemda,’’ kata Didied di Gedung DPR Senayan, Jumat pagi (13/12/2013).
Ditambahkan, Jokowi bisa menginstruksikan ke masing-masing walikota untuk mencari solusi terbaik, misalnya para tukang parkir liar yang dibekingi oleh oknum-oknum tertentu bisa diajak kerjasama dengan diberi seragam parker dan menentukan pembagian persentase 50 persen untuk Pemda dan sisanya untuk pengelola atau ditertibkan dan distop sama sekali diganti dengan parker resmi.

Sumber :
Pos Kota