Jokowi Belum Terima Laporan Revitalisasi Ragunan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku hingga kini belum mendapatkan laporan terkait rencana revitalisasi Taman Margasatwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
"Belum. Perencanaannya belum masuk ke saya," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Padahal, Jokowi sendiri sudah menargetkan supaya pihak yang akan melakukan revitalisasi, dalam hal ini Dewan Pengawas Taman Margasatwa Ragunan selama dua pekan, sejak digulirkannya dialog publik membahas arah revitalisasi. "Kemarin kan sudah (diberi tenggat waktu). Kira-kira dua minggu setelah itu," kata Jokowi.
Jokowi melanjutkan, apabila sudah diserahkan rencana revitalisasi tersebut, maka pihaknya akan memasukkan ke dalam APBD tahun 2014.
Seperti diketahui, Ketua Dewan Pengawas Taman Margasatwa Ragunan (TMR) Hashim Djojohadikusumo optimis bahwa Taman Margasatwa yang ada di selatan Jakarta ini bisa menjadi kebun binatang terbaik di Dunia.
"Peluang menjadi yang terbaik di dunia terbuka lebar," ujar Hashm saat menutup acara diskusi public bertajuk 'Menuju Masyarakat Ramah Satwa', seperti yang siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Rabu (9/10/2013).
Namun, Hashim menilai mimpi itu dapat diwujudkan apabila tersedia Rencana Induk (Master Plan) yang baik dan berjangka panjang. Tata Kelola yang baik dan tekad bersama seluruh pemangku kepentingan pun sebagai salah satu syarat.
Demi mencapai tujuan revitalisasi TMR, tercatat 20 poin yang akan menjadi acuan TMR untuk melakukan perbaikan di beberapa lini yang ada. Beberapa point itu yakni TMR tetap milik negara (tidak diswastakan), penyusunan master plan akan melibatkan publik serta memperhatikan kelengkapan fasilitas.
Kemudian, Pengelolaan manajemen akan dilakukan secara transparan bisa diakses publik melalui internet serta tidak korupsi dan mengedepankan fungsi konservasi, edukasi, penelitian, dan rekreasi.
TMR juga menerapkan standar pelayanan minimum sebelum mempertimbangkan untuk menaikan harga tiket dan mewujudkan masyarakat ramah satwa dengan memberikan edukasi pendidikan formal, non-formal, informal serta menanamkan kepedulian kepada anak-anak.
Namun demikian, Hashim mengatakan semua poin tersebut harus dilandasi adanya kesadaran dan tanggap mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar dialog dapat menjadi berhasil guna dan bermanfaat untuk kepentingan bersama.
"TMR ini adalah milik publik dan harus dijaga dan dikelola untuk kepentingan publik dan menjadi kebanggan Indonesia," tutur Hashim.

Sumber :
tribunnews.com