Hal ini dikarenakan kinerja Gubernur DKI Jakarta,Joko Widodo (Jokowi) yang lebih disukai rakyat ketimbang kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang semakin tidak dipercayai rakyat.
Bukti kepanikan PD menurut Masinton adalah semakin gencarnya pimpinan FPD DPR RI menyerang Jokowi dengan berbagai pernyataan di media massa. Sikap kepanikan itu menghilangkan objektifitas dan rasionalitas kader PD dalam menilai kinerja Jokowi memimpin DKI Jakarta.
"Sangking paniknya mereka, kader PD yang di DPR RI hingga melupakan jenjang tingkatannya yang seharusnya fokus mengawasi dan mengkritisi program pemerintah pusat sesuai tugas dan fungsi DPR RI. Bukan malah urusin provinsi, karena kebijakan tingkatan provinsi cukup di level DPRD Provinsi," kata Masinton, di Jakarta, Rabu (23/10/2013).
Masinton menuturkan, padahal sangat banyak berbagai persoalan kebijakan Pemerintahan pusat yang dipimpin oleh SBY yang belum terselesaikan dan butuh pengawasan dari DPR RI.
Seperti perlindungan terhadap TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri, seperti kasus Wilfrida di Malaysia. Persoalan upah buruh yang belum terselesaikan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi seperti yang pernah dijanjikan oleh SBY, dan lain-lain.
"Serangan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI terhadap Jokowi telah mendegradasi (menurunkan) derajat tugas dan fungsi mereka sebagai anggota DPR RI," ucapnya.
Masinton mencontohkan, pernyataan Nurhayati Assegaf, Ruhut Sitompul, Ramadhan Pohan serta pimpinan PD lainnya bukan lagi sebagai kritikan obyektif, karena pernyataan mereka lebih mengedepankan rasa benci terhadap Jokowi yang kerjanya semakin disukai dan dirasakan rakyat langsung.
Seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, penataan Waduk dan PKL, serta keberaniannya mengeksekusi proyek MRT.
"Pernyataan tendensius kader-kader Partai Demokrat terhadap Jokowi dibaca rakyat sebagai latihannya Partai Demokrat untuk bersiap diri menjadi oposisi pemerintahan pasca 2014 nanti," tuturnya.
Sumber :
tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar