Atas survei tersebut, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, menyatakan bahwa Ahok memiliki hak konstitusi sebagai warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden.
"Semua orang tak boleh dibatasi untuk capres dan cawapres. Namun kalau ada program yang telah dirancang, tentu ada yang harus menjalankan. Artinya, dia siap melaksanakan program yang diusung bersama Jokowi," ujarnya.
Saat Ahok diusung menjadi cawapres, lanjut Said, maka semakin sulit untuk merealisasikan program-program yang telah dirancang untuk membenahi segala persoalan di Ibu Kota. Mulai dari macet, banjir, normalisasi waduk yang berimbas pada relokasi warga ke rumah susun, hingga relokasi PKL yang berdagang di badan jalan,
"Jadi, mungkin-mungkin saja keduanya maju menjadi Capres dan Cawapres. Tapi, apakah keduanya begitu teganya tinggalkan warga Jakarta?" imbuhnya.
Selain itu, Ahok yang merupakan kader dari Partai Gerindra, pun menjadi persoalan tersendiri untuk melanjutkan langkahnya sebagai cawapres. "Kader Gerindra sudah menetapkan Prabowo sebagai capres. Nantinya, Ahok cenderung tidak menyaingi Prabowo kalau nekat maju menjadi cawapres," tandasnya.
Sebelumnya, Cyrus Network melakukan survei nasional pencalonan presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2014. Hasilnya disebutkan bahwa Basuki Tjahaja Purnama mempunyai peluang yang cukup besar sebagai wakil presiden.
Survei tersebut dilaksanakan per dua minggu. Untuk tahap I pada 23-28 Agustus 2013 dan tahap II pada 12-14 September 2013. Survei ini melibatkan 1.020 responden dengan margin of error sekira 3,1 persen.
Hasilnya, elektabilitas Ahok sebagai capres meningkat menjadi 21 persen dari awal September yang hanya 16,3 persen, yang menjadikannya setara dengan Dahlan Iskan. Hatta Rajasa menempati urutan ketiga dengan 16,7 persen, Harry Tanoesoedibjo sebesar 9,9 persen, dan terakhir Anies Baswedan 2,9 persen.
Sumber :
okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar