Menurut Ketua Organda, Eka Sari Lorena, rencana kebijakan antisipasi kemacetan ala Jokowi kurang efektif seperti ERP. Penerapan ERP dinilai hanya menambah pemborosan anggaran yang tidak akan berdampak secara signifikan.
"ERP tidak akan efisien. Nanti akan investasi tim baru, investasi alat, orang baru. Kita tambah monitor. Masih tetap berat. ERP perlu tapi bukan jalan keluar efektif untuk menghilangkan kemacetan," katanya di Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Rencana antisipasi kemacetan lainnya yaitu sistem ganjil genap juga dinilai tidak akan menghilangkan kemacetan. Justru langkah ini, menurutnya, akan menambah kemacetan karena orang akan kembali membeli mobil sehingga dia mempunyai mobil bernomor polisi ganjil genap.
"Ganjil genap malah membuat orang banyak beli mobil," katanya.
Selanjutnya yakni kenaikan tarif parkir. Cara ini cukup efektif namun dengan catatan jika angkutan umum parkir jangan dikenakan parkir seperti mobil pribadi. Hal ini sangat memberatkan jika diterapkan secara merata.
"Biaya parkir itu termasuk disinsentif angkutan pribadi, tapi jangan angkutan umum parkir dikenakan kenaikan juga," katanya.
Menurut Eka, hal yang paling baik dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemacetan adalah dengan memberikan insentif pada angkutan umum. Insentif yang selama ini diperjuangkan Eka adalah penghilangan bea balik nama kendaraan yang selama ini dirasa cukup memberatkan.
"Insentif angkutan umum. Bea balik nama ga usah lah. Beli 100 bus bea, balik nama pingsan juga bayarnya. Kenapa ga sama aja seperti pesawat, misalnya Lion Air beli pesawat ga ada balik nama," tutupnya.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar