Janji memimpin Jakarta Lima Tahun
Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di kediaman Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada 20 September 2012. Saat itu, Jokowi menjamin akan menyelesaikan masa tugasnya hingga akhir jabatan (sampai akhir masa jabatannya disini ditafsirkan 5 tahun - red).
Konstelasi politik pun kini berubah. Dan Jokowi digadang-gadang jadi calon presiden 2014. Meski banyak pihak meragukan, namun sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Jokowi yang cukup mumpuni.
Kartu Jakarta Pintar
Bantuan dana pendidikan ini termasuk program 100 hari Jokowi-Ahok. Tujuannya adalah memberikan kesempatan setiap anak usia sekolah di Jakarta untuk bisa melanjutkan pendidikan.
Kartu Jakarta Pintar ini mulai dibagikan pada 1 Desember 2012. Dari 80.384 ribu kartu yang disebar, sekitar 50.146 diperuntukkan bagi siswa SD, termasuk SD luar biasa dan Madrasah Ibtidaiyah. Sebanyak 22.012 untuk siswa SMP, termasuk SMP luar biasa dan Madrasah Tsanawiyah. Ada 8.196 kartu untuk siswa SMA, temasuk SMA luar biasa, Madrasah Aliyah dan SMK.
Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh
Pada saat kampanye, Jokowi mengaku sudah memiliki jurus jitu untuk menyelesaikan masalah di Ibu Kota. Salah satunya melakukan intervensi sosial untuk merevitalisasi pemukiman padat dan kumuh tanpa meniadakan penggusuran.
Salah satu pemukiman padat penduduk yang dipindahkan adalah di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Karena dianggap penyebab banjir, maka 8.000 Kepala keluarga di kawasan akan dipindahkan.
Pada tahap pertama dipindahkan sebanyak 1.500 kepala keluarga dan sisanya sekitar 7.000 kepala keluarga masih menunggu digusur. "Warga yang sudah dipindahkan semuanya dari Kelurahan Pluit. Sisanya dari Kelurahan Penjaringan," kata Camat Penjaringan, Rusdianto.
Pemukiman di sekitar Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur ikut dimusnahkan. Sedikitnya 430 kepala keluarga harus merelakan rumahnya digusur.
Pembangunan Superblock
Superblock itu berupa one stop living yang terdiri dari hunian vertikal (rumah susun), ruang publik berupa taman, pasar, dan pusat layanan kesehatan.
Untuk membangun superblock, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Jadi, Pemprov DKI hanya menyediakan lahannya. Semua biaya dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpera. Pembiayaannya dilakukan secara multiyears atau bertahap.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyebut superblock itu akan dibangun di Pasar Minggu dan Pasar Rumput. Rencananya superblock dipersiapkan untuk warga bantaran Kali Ciliwung. Pembangunan superblock itu ditargetkan selesai dua tahun, tapi sampai saat ini pembangunannya belum juga dimulai.
Penanganan Banjir
Pada saat kampanye, Jokowi-Ahok janji membangun folder untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan kelurahan. Juga membeli daerah tangkapan air seperti situ atau waduk di hulu sungai agar debit air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan.
Saat ini folder atau waduk tempat serapan air sendiri belum dibangun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya merevitalisasi atau membenahi waduk yang sudah tidak terawat. Selama satu tahun mereka menjabat, baru tiga waduk yang dibenahi yakni, Waduk Pluit, Waduk Ria Rio dan Waduk Tomang.
Benahi Transportasi
Jokowi-Ahok pernah mengatakan akan memperbanyak armada angkutan umum, terutama busway. Termasuk juga mengganti kendaraan umum seperti Metromini, dan Kopaja.
Tetapi usaha untuk memperbanyak bus di Jakarta itu tidak berjalan mulus. Dari rencana beli 1.000 armada, hanya 700 bus saja yang disetujui dewan. Rencananya 700 bus itu akan datang pada akhir 2013.
Atasi Macet
Jokowi-Ahok bertekad menuntaskan pembangunan monorel yang sempat mangkrak di era Fauzi Bowo. Mereka juga akan meneruskan rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).Groundbreaking MRT dilaksanakan Kamis besok. Tahap pertama MRT dibangun untuk jurusan Lebak Bulus - Bundaran HI. Peletakan batu pertama digelar di sisi barat Jalan Thamrin atau tepatnya di Jalan Tanjung Karang, Jakarta Pusat.
Salah satu usaha mengurai macet, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membatasi penggunaan kendaraan pribadi melalui jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), sewa parkir tinggi, dan pengaturan jam kerja.
Untuk penerapan ERP, Pemprov DKI masih menunggu sarana transportasi massal di Jakarta memadai. Menurut Jokowi, realisasi MRT terhambat lantaran terbentur dengan prosedur dan payung hukum.
Mempermudah Layanan Publik
Saat kampanye, Jokowi-Ahok menyatakan akan melaksanakan reformasi birokrasi agar tata kelola Pemprov DKI berjalan bersih, transparan, dan profesional. Serta mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin. Paling lama hanya sampai enam hari kerja.
Dalam memperbaiki sistem reformasi birokrasi, Jokowi menjadikan kantor Wali Kota Jakarta Timur sebagai pilot project dengan mengaplikasikan pelayanan satu pintu. Pelayanan satu pintu tediri dari izin usah dan izin bangunan.
Satpol PP tanpa senjata
Dengan melucuti alat perang, diharapkan dapat menghindari kekerasan yang dilakukan petugas Satpol PP saat penggusuran atau razia. Tapi konsep itu tidak sepenuhnya dilaksanakan.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santoso, mengungkapkan bahwa aparatnya tidak mau mati konyol dalam menjalankan tugas. Karena itu, pentungan dan tameng akan jadi pilihan terakhir.
Sumber :
viva.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar