Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mewacanakan penggunaan
hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jokowi pun
menanggapi santai atas rencana tersebut dan bersedia menjelaskan
persoalan yang diributkan para legislator DKI.
"Santai saja,
biasa saja. Kalau pingin ada yang dijelasin, ya kita jelaskan," ujar
Jokowi di Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat,
Jumat (24/5/2013).
Jokowi mengatakan wacana tersebut timbul
karena kurangnya komunikasi antar dua lembaga. Dia menilai, sikap yang
diambil sejumlah anggota DPRD tersebut wajar, sebab tugas DPRD memang
untuk menilai kinerja dari Pemprov DKI Jakarta.
"DPR mau impeachment ya silakan, saya siap saja kok. Karena DPRD ada hak budgeting, hak interpelasi dan banyak lagi," katanya.
Sebelumnya,
sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan menggunakan hak
interpelasi terhadap Jokowi. Para legislator Kebon Sirih tersebut
menilai Jokowi belum bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit
terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Anggota
Komisi E, bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD DKI, Asyraf Ali mengaku
sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani hak interpelasi terhadap
Jokowi.
"Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika hak
interpelasi dipakai," ujar Asyraf saat rapat dengar pendapat bersama 16
rumah sakit di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar