Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai, sistem pembayaran
yang diterapkan dalam Kartu Jakarta Sehat (KJS) belum siap. Namun hal
tersebut dibantah oleh Jokowi.
"Kajiannya sebetulnya sudah bagus,
sudah baik. Sistem bagus dan besok kita mau bagi lagi KJS-nya 1,7 juta.
Jadi sudah bagus," kata Jokowi di gedung Balaikota DKI, Jl Medan
Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2013).
Untuk
diketahui, pembayaran tagihan KJS dari Pemprov DKI Jakarta ke pihak
rumah sakit saat ini menggunakan sistem pengelompokkan berdasarkan
daftar grup penyakit dalam Indonesia Case Based Groups (INA CBGs).
Menurut
Jokowi, yang seharusnya dibenahi itu adalah sistem biaya operasional
yang diterapkan oleh rumah sakit. Bukan sistem pembayaran KJS-nya. Biaya
tersebut harus sama di setiap rumah sakit.
"Begini
loh, ada tarif sebuah penyakit misalnya cuci darah ada yang Rp 2 juta,
di rumah sakit lain ada yang Rp 1 juta, rumah sakit lain ada yang Rp 600
ribu. Mana yang benar? Mustinya kan semuanya harus sama harganya.
Kemudian tindakan medis misalnya sakit perut, ada yang diputusin
dioperasi, ada yang dengan obat. Sistem itu yang diperbaiki. Bukan
KJS-nya," jelas Jokowi.
Lalu bagaimana menentukan biayanya?
"Oleh
sebab itu, dicek. Karena memang tarif-tarif itu berbeda-beda. Yang
benar yang mana? Nanti ditaruh rendah, yang gede menolak. Ini yang baru
dicari solusinya. Tapi kita harus punya realitas, apakah cuci darah
harus Rp2 juta? Jebol kita," jawab Jokowi.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar