Kisruh program Kartu Jakarta sehat (KJS) mencuatkan wacana interpelasi DPRD DKI terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai wacana interpelasi yang diusung sejumlah anggota DPRD terlalu lebay.
"Ketika dalam perjalanan program ini terjadi masalah, itu harusnya diperbaiki lagi sistemnya bukan malah interpelasi," kata Prasetyo saat dihubungi wartawan, Jumat (24/5/2013).
Jika anggota DPRD tetap ngotot untuk menggelar interpelasi, dirinya tak segan-segan menurunkan ribuan pasukan kotak-kotak yang sejak awal mendukung pemenangan Jokowi melenggang menjadi orang nomor satu Jakarta.
"Kita tak segan-segan menurunkan ribuan orang untuk mengawal Jokowi," katanya dengan nada mengancam.
Sejak KJS diluncurkan pada 10 November tahun lalu, Prasetyo menegaskan bahwa program unggulan Jokowi itu sangat dinanti dan diminati warga Jakarta. Hal ini terlihat dengan melonjaknya jumlah pasien pengguna KJS.
"Hal ini disebabkan masyarakat antusias dengan layanan kesehatan gratis tersebut. Yang paling penting menurut saya, KJS sangat dibutuhkan masyarakat. Ini untuk kepentingan masyarakat, karena memang dibutuhkan terbukti melonjaknya sampai 50 ribu lebih masyarakat yang ingin dapat pelayanan masyarakat itu. Jadi jangan ada yang coba-coba menghambat," jelas Prasetyo.
Menurutnya, seharusnya rumah sakit mendialogkan permasalahan layanan KJS sebelum memutuskan untuk mundur.
"Karena rumah sakit selain bertujuan profit juga mempunyai fungsi sosial," pungkasnya.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar