Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, memastikan tak ada anggota Fraksi Gerindra yang meneken dukungan interpelasi (hak meminta penjelasan). "Iya nggak ada dong, itu sudah pasti," tegas Sanusi kepada wartawan di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (24/5/2013).
Menurutnya interpelasi yang digalang sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta sebenarnya tidak diperlukan. Perjalanan interpelasi sampai disetujui sebagai sikap DPRD DKI juga cukup sulit.
"Hak interpelasi ini kan hanya keinginan teman-teman saja untuk minta penjelasan dari mulut gubernur sendiri. Kan kemarin sebenarnya Komisi E sudah rapat bersama Dinkes dan 16 rumah sakit," katanya.
Terlalu jauh, menurut Sanusi, kalau anggota DPRD DKI berpikiran sampai menggulingkan Jokowi melalui impeachment. "Ya menurut saya itu terlalu ngawur. Dalam UU kita itu nggak ada aturan impeachment," katanya.
Para legislator Kebon Sirih yang mengajukan usulan interpelasi menilai Jokowi belum bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD DKI, Asyraf Ali, mengaku sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani pengajuan hak interpelasi terhadap Jokowi.
"Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika hak interpelasi dipakai," ujar Asyraf saat rapat dengar pendapat bersama 16 rumah sakit di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.
Jokowi dan Ahok tidak gentar terhadap hak interpelasi itu. Bahkan Ahok menyebut selama ini DPRD telah sering meminta penjelasan. Pengajuan hak interpelasi itu hanya 'gaya-gayaan.'
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar