Elektabilitas Jokowi Turun Karena Banyak Kebijakan di DKI Gagal

Direktur Pusat Data Bersatu (PDB) Didik J Rachbini menilai penurunan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dikarenakan banyaknya permasalahan di Ibu Kota tak kunjung selesai. Hal ini dapat dilihat dari dugaan kasus pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) di Dinas Perhubungan DKI tahun 2013 sebesar Rp 1,5 triliun.
"Salah satunya masyarakat cukup kritis itu, iya. Ini pendapat pribadi saya. Kritik berbagai hal seperti kasus bus. Itu dipertanyakan apakah mungkin tender 1,5 triliun itu dikendalikan oleh bawahannya?" ujar Didik di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu, (2/4/2014).
Didik menjelaskan, jika sebelumnya survei PDB yang dirilis pada November 2013 lalu Jokowi memiliki elektabilitas 33,5 persen, saat ini mengalami penurunan 29,8 persen. Hal ini disebabkan atas kebijakan Jokowi sebagai kepala daerah banyak dianggap masyarakat gagal.
"MRT dan Monorel mangkrak tidak bisa dilanjutkan, kemacetan malah meningkat tidak ada perubahan bisa tidak dibersihkan semua. Mungkin itu yang saya lihat turun elektabilitasnya," tutur dia.
Kendati demikian, Politisi PAN itu tak menampik dari hasil survei yang dirilisnya nama Joko Widodo masih unggul dari nama capres lainnya. "Tetap Jokowi masih kuat elektabilitasnya," imbuh dia.
Survei PDB dilaksanakan 7-14 Maret 2014 dengan responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan petunjuk buku telepon PT Telkom. Jumlah sampel sebanyak 1.500 orang mewakili masyarakat penggunaan telepon di 33 provinsi, 170 kota di Indonesia dengan margin error +/- 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sumber :
merdeka.com