Adanya indikasi yang menyebutkan keterlibatan mantan tim sukses (timses) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam pengadaan bus Transjakarta menurut Aktivis 98
Taufan Hunneman, haruslah dilihat dari kacamata hukum. Dirinya menilai
masalah tersebut jangan dilihat dari kacamata politik.
"Kasus bus Transjakarta itu haruslah dilihat dari kacamata hukum,
jangan dilihat dari kacamata politik. Apalagi sampai dipolitisasi untuk
menjatuhkan seseorang," kata Taufan dalam keterangan persnya, Selasa
(11/3/2014).
Pria yang berprofesi sebagai advokat ini mengatakan, mekanisme dalam
pengadaan bus Transjakarta itu tentu telah diatur dalam mekanisme
pembuat komitmen pada masing-masing kedinasan.
Dirinya mengatakan, bahwa
untuk membuktikan seseorang terlibat pidana atau tidak haruslah
dibuktikan melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan.
"Penyelidikan dan penyidikan itu sedikitnya harus memiliki dua alat bukti," ucapnya.
Taufan menuturkan, dalam ruang demokrasi dan kebebasan sebaiknya
selalu mengedepankan proses rule of law. Ia pun menyarankan agar media
tidak membangun opini berdasarkan ide politisasi, tetapi yang
dikedepankan adalah proses hukum daripada proses politik.
"Padahal Jokowi telah mengambil langkah-langkah hukum terkait masalah ini," tuturnya.
Ia mengapresiasi dengan langkah Jokowi yang telah melakukan perubahan
dalam tender dengan menggunaka e-catalog. Menurutnya, dengan adanya
e-catalog dapat membuat proses tender menjadi lebih transparan dan fair.
Sumber :
tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar