PDIP Pro Jokowi (Projo) mengkritisi
publikasi survei oleh Lembaga Survei Nasional (LSN) yang cenderung
memojokkan Jokowi, Gubernur DKI Jakarta yang mereka gadang menjadi bakal
capres di 2014.
Rilis survei LSN menyebutkan mayoritas warga Jakarta tidak ingin
Jokowi jadi capres karena tidak mampu menyelesaikan banjir. Hal itu
diikuti pernyataan budayawan Betawi Ridwan Saidi, yang menyatakan Jokowi
'kagak beres' dan tidak serius dalam mengurusi Jakarta.
"Survei yang dilakukan LSN sebatas warga Jakarta, bukan warga Manado,
warga Pantura, atau warga daerah lain di Indonesia yang juga mengalami
dampak banjir akibat 'kagak' beresnya tata kelola negara dan pembangunan
tidak berwawasan lingkungan selama satu dasawarsa otonomi daerah,"
beber Inisiator PDIP Projo, Fahmi Alhabsyi, di Jakarta, Senin (10/2/2014).
Fahmi menyatakan PDIP Projo menyayangkan peran para budayawan juga
elit politik seperti Ridwan Saidi yang tidak peka dan cuek atas
ketidakberesan sistem yang dibangun elit politik selama ini.
Menurutnya, Ridwan seharusnya menyesal karena tak mampu memaksa MPR
di jaman kepemimpinan Amien Rais, agar punya kesadaran lingkungan ketika
membuat kebijakan otonomi daerah. Seharusnya, ketetapan MPR saat itu
diarahkan untuk pembangunan otonomi yang berwawasan lingkungan.
Kalau itu dilaksanakan, maka mungkin saat ini rakyat tidak hanya
melihat pejabat daerah ditangkap kasus korupsi, tapi juga ditangkap
karena tidak peduli kebijakan prolingkungan hidup.
PDIP Projo menangkap kesan pernyataan Ridwan Saidi adalah sindiran
antara kepada Presiden SBY yang tidak serius dan tak beres selaku Kepala
Negara.
Fahmi menekankan pihaknya masih ingat momen banjir 6 tahun silam, di
mana SBY harus turun ganti mobil akibat banjir di kawasan Sarinah.
Semestinya kejadian itu dijadikan cambuk untuk membuat Keppres
Penanganan Banjir Nasional dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.
"Alih-alih menegur Foke, gubernur saat itu, eh malah diangkat jadi dewan pembina Partai Demokrat," ujarnya.
PDIP Projo meminta publik cermat bahwa survei LSN secara implisit
mencerminkan rakyat Jakarta ingin Jokowi segera jadi Presiden. Tujuannya
agar 40 persen kebijakan penanganan banjir di Jakarta, yang sangat
bergantung di pemerintah Pusat, dapat disinergikan lebih cepat dengan
kebijakan Pemda DKI yang sudah dibuat Jokowi.
"Tidak seperti sekarang Jokowi bergantung dari kemurahan hati DPRD dan pemerintah Pusat," imbuhnya.
Sumber :
beritasatu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar