"Problemnya, kita ndak bisa ganti posisi orang tanpa menempati orang itu pada posisi yang setara. Di birokrasi ini sulitnya begitu," ujar Jokowi ketika berbincang dengan Kompas.com, Jumat (28/2/2014).
Banyak pejabat, khususnya pejabat di eselon II, yang tak dapat bekerja cepat sesuai dengan standarnya. Di sisi lain, pejabat di bawahnya memiliki golongan pegawai negeri sipil yang jelas tidak memungkinkan dirinya naik pangkat menggantikan pejabat tua.
Belum lagi, lanjut Jokowi, kultur kerja yang diciptakan oleh para pejabat tua tersebut tak mendukung percepatan birokrasi pada pemerintahan. Hasilnya, pembangunan kota pun berjalan lamban. Jika diterjemahkan dalam angka, sebanyak 50 persen pejabat di jajarannya tidak mampu mengerjakan sesuai dengan standar.
"Memang tidak mudah mengubah kultur lama. Yang paling cepat, memang mengganti SDM (sumber daya manusia), tapi gimana? Ndak bisa gitu," ujarnya.
Dengan alasan itu, Jokowi masih memberikan kesempatan kepada beberapa pejabat tua untuk membuktikan kinerjanya. Namun, jika masih belum ada perubahan, Jokowi mengaku tidak akan pernah bosan untuk memutasi pejabat itu ke tempat lain.
"Saya tidak mau memberi kesan bahwa kamu salah terus, itu ndak ada. Saya berikan kesempatan satu, dua, tiga kali. Tapi, kalau memang ndak bisa, ya kita mau gimana lagi," lanjut Jokowi.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar