Gagasan kabinet bayangan sesungguhnya adalah praktik politik yang sehat yang berlangsung di negara-negara dengan sistem demokrasi yang sudah maju. Terutama yang menganut sistem parlementer. Partai dipaksa mempersiapkan diri merekrut orang-orang terbaik di setiap sektor sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Hal serupa ini sesungguhnya telah dilakukan oleh PDIP pada tahun 1999 yang lalu, tetapi selanjutnya kabinet bayangan ini justru menggembosi PDIP karena banyak orang yang merasa berjasa memenangkan PDIP tetapi tidak kebagian tempat di kabinet berbalik arah melawan PDIP. Dalih mereka yang kemudian melawan PDIP adalah tidak mengangkat "orang profesional".
Mendengar telah disusunnya kabinet bayangan Jokowi, koordinator PDIP Projo, Budi Arie Setiadi, memberikan komentaranya.
"Gagasan kabinet bayangan versi PDIP sah-sah saja. Tapi harus jelas dulu siapa presidennya. Karena kabinet itu hanya pembantu presiden yang akan menjalankan visi dan program presiden terpilih," kata Budi Arie Setiadi, Jumat (28/2/2014).
Menurut Budi, tugas dan fungsi partai politik memang melakukan kaderisasi dan rekrutmen politik. Tapi bukan berarti kabinet diisi oleh kader PDIP jika nantinya capres partai banteng ini menang.
"Dengan tingginya sinisme publik terhadap partai politik karena berbagai kasus korupsi yang melibatkan kadernya, alangkah baiknya kabinet mendatang sebaiknya diisi kabinet ahli dan profesional sebab publik masih sangat sinis dan memiliki persepsi bahwa kementerian hanya dijadikan kapal keruk partai politik, " pungkas mantan aktivis UI 98 ini.
Projo juga pernah bersuara agar nantinya Jokowi diajak bicara soal kabinet yang dibentuk. Mereka tak ingin Jokowi diperlakukan seperti Tri Rismaharini yang tertekan sampai ingin mundur karena tak diajak bicara perihal pemilihan Wawali Surabaya.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar