Tanpa Pemerintah Pusat, Aksi Jokowi Benahi Transportasi Tak Ada Artinya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa langkahnya membenahi transportasi di Jakarta tidak ada artinya jika tanpa keikutsertaan peran pemerintah pusat. Peran pemerintah pusat diperlukan untuk membenahi masalah transportasi di kota-kota sekitar Jakarta karena berpengaruh kuat dengan transportasi Ibu Kota.
Saat berbincang-bincang di redaksi Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Barat, Jumat (28/2/2014) pagi, Jokowi mengambil contoh permasalahan monorel.
"Percuma monorel dibuat di tengah kota. Kalau enggak ada yang mengumpan, ya gimana, ndak ada artinya," ujar Jokowi.
Jokowi menilai proyek monorel Jakarta yang dikerjakan oleh PT Jakarta Monorail (PT JM) dengan rute di tengah kota tidak akan layak jika tidak dikaitkan dengan monorel lingkar luar. Monorel dari luar Jakarta ini tengah digagas oleh pemerintah pusat.
Menurut Jokowi, ada sekitar 2 juta warga yang setiap hari bergerak dari daerah permukiman Jakarta ke tengah kota. Monorel tengah kota tidak sanggup mengakomodasi hal itu. "Yang disampaikan pengamat bahwa monorel itu kereta makan siang, itu benar kalau enggak ada yang umpan. Kalau ada yang umpan, jadi berbeda," ujar Jokowi.
Jokowi menyatakan bahwa Pemprov DKI telah satu visi dengan pemerintah pusat dalam pembenahan transportasi. Sudah ada wacana pembentukan Otoritas Transportasi Jabodetabek (OTJ) yang berfungsi menaungi kebijakan transportasi di kota megapolitan. Hanya, kata Jokowi, rencana itu tak kunjung terealisasi sejak ide itu muncul 1,5 tahun lalu. Padahal, sudah ada beragam pertemuan antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat maupun Wakil Presiden RI untuk mewujudkan rencana itu.
Pemprov DKI Jakarta memberikan izin kepada swasta (PT JM) untuk membangun monorel di Jakarta. Monorel di Jakarta memiliki dua jalur. Jalur hijau memiliki panjang 11,5 kilometer dari Kuningan—Kuningan Sentral—Gatot Subroto—Senayan—Jalan Asia Afrika—Pejompongan—Karet—Dukuh Atas—Kuningan. Adapun jalur biru sepanjang 9,7 kilometer yang bakal membentang dari Kampung Melayu—Tebet—Kuningan—Kasablanka—Tanah Abang Roxy—Mal Taman Anggrek dengan penambahan jalur ke wilayah Jakarta Timur, yakni dari Pondok Kelapa—Sentral Timur dan Jakarta Barat, yakni ke Puri Indah.
Pengamat transportasi, Darmaningtyas, menilai monorel PT JM tidak layak karena rutenya tak mengakomodasi warga yang setiap hari bergerak dari wilayah permukiman ke pusat bisnis. Ia mengatakan, monorel Tangerang-Bekasi yang direncanakan Kementerian Pekerjaan Umum memiliki rute yang mampu mengakomodasi penumpang. Namun, hingga saat ini proyek tersebut masih dalam tahap wacana. Proyek itu tersendat karena belum ada keputusan presiden yang mendukung pelaksanaannya.

Sumber :
kompas.com