"Sudah, sudah (diteken)," ujar Jokowi ketika ditanya wartawan tentang UMP Jakarta pada 2014, di Balaikota Jakarta, Jumat (1/11/2013).
UMP 2014 tersebut memiliki selisih sekitar Rp 141.140,- dari besaran kebutuhan hidup layak (KHL) di Ibu Kota yang diketok Jokowi beberapa bulan lalu, yakni Rp 2.299.860,-
KHL yang ditetapkan Jokowi berpatokan pada hasil survei Dewan Pengupahan. KHL yang diusulkan Dewan Pengupahan sendiri sebesar 2,2J.
Sebelumnya, Kamis (31/10/2013) malam, Dewan Pengupahan Jakarta mengajukan dua angka sebagai usulan UMP ke Jokowi. Dua usulan angka disodorkan karena tidak ada kata sepakat antar unsur pengusaha dan pemerintah.
"Hasilnya kami menyodorkan dua angka kepada Gubernur. Dari Apindo tetap sesuai KHL Rp2.299.860,- dan satu lagi Rp 2.441.000,- dari unsur pemerintah," kata anggota Dewan Pengupahan, Asrial Chaniago, di Jakarta, Kamis (31/10/2013) malam.
Sementara, unsur buruh menolak menghadiri rapat penetapan usulan UMP itu, sejak Rabu (30/10/2013). Pada Kamis sore, rapat tetap dilanjutkan untuk menetapkan usulan besaran UMP ke Gubernur. Sebab, menurut perundangan, UMP harus diumumkan pada 1 November 2013.
Dasar Pertimbangan
Dalam memberlakukan UMP 2014, Jokowi mengaku memiliki pertimbangan sendiri. Salah satunya, melihat perekonomian Ibu Kota.
"Itu karena ada pertumbuhan ekonomi. Komponen yang dimasukkan ke sana. Karena inflasi dan komponen lain, masuk komponen di kebutuhan hidup layak (KHL) Jakarta," kata Jokowi .
Menurut Jokowi, perekonomian di Jakarta sedang tidak baik. Penilaian ini bisa dilihat dari nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS maupun sebaliknya.
"Ini naiknya kurang lebih enam persen. Dengan situasi ekonomi seperti ini, Dolar atau Rupiah juga seperti ini. Tidak seperti tahun kemarin, tidak seperti tahun kemarin ekonominya baik," tutur Jokowi.
Sumber :
metrotvnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar