Jokowi Hina Buruh

Ratusan buruh dan pekerja yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta kembali melakukan demonstrasi di depan gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/11/2013). Aksi demo dimulai sejak pukul 11.00 dan hingga pukul 12.00 WIB masih terus berlangsung.
Kali ini, aksi mereka menolak penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2014 sebesar 2,4J. Mereka menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tidak menandatangani keputusan tersebut karena Dewan Pengupahan memutuskan UMP tanpa perwakilan buruh (Pada penetapan UMP 2013 yang lalu, Pengusaha tak hadir tetapi buruh tidak memprotes).
Selain menyatakan penolakan, para buruh juga menuntut agar UMP 2014 ditetapkan sebesar 3,7J.
Ketua Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha mengatakan serikat pekerja dan buruh telah mendengar Jokowi telah menandatangani surat keputusan gubernur yang menyatakan besaran UMP DKI 2014 sebesar 2,4 J.
Menurutnya, jumlah tersebut sangat tidak masuk akal dengan kebutuhan hidup di Jakarta. Karena itu, buruh dan pekerja di DKI Jakarta akan terus melakukan penolakan terhadap keputusan tersebut.
"Angka UMP 2,4J sungguh tidak masuk akal. Monyet saja diurusin. Tidak ada kata lain, sampai titik darah penghabisan kita akan melawan," ujar Toha di depan gedung Balai Kota Jakarta, Jumat (1/11/2013).
Bahkan para pengunjuk rasa ini mengancam akan menginap terus di Balai Kota sampai keputusan angka UMP 2014 diubah menjadi 3,7J.
"Kita akan menginap di sini hari ini. Apabila tidak diubah UMPnya, buruh mau menentukan nasibnya sendiri. Angka itu kami perkirakan sebagai bentuk keinginan pengusaha hitam yang mau menyusahkan buruh dan memperalat pemerintah," katanya.
Lagi-lagi para buruh menyatakan akan terus bertahan sampai Jokowi mau menemui mereka. Kemarin, Kamis (31/10/2013), saat Jokowi menemui para buruh dan mengundang masuk ke ruang kerjanya untuk berbincang-bincang, para buruh menolak dengan alasan minta waktu.
Namun setelah ditunggu cukup lama, perwakilan buruh tak kunjung datang, akhirnya Jokowi meninggalkan ruang kerjanya untuk melanjutkan aktivitasnya yang lain.
"Kami terus bertahan sampai Pak Jokowi menemui kita. Angka 2,4J itu penghinaan bagi buruh DKI. Penghinaan perjuangan buruh. Kami akan terus lakukan perlawanan habis-habisan, sampai Jokowi ubah SK Gubernur tentang UMP 2014," paparnya.
Toha menjelaskan ketidakhadiran tujuh orang perwakilan unsur buruh dalam Sidang Dewan Pengupahan DKI kemarin malam, karena pihaknya sudah tahu angka UMP akan dipaksakan sesuai dengan KHL atau hanya naik 10 persen dari KHL.

Sumber :
merdeka.com