Jokowi: Uang Bangun Kampung Deret, Jangan untuk Beli Motor!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berpesan pada warga Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang mendapat 54J/rumah untuk memanfaatkan sebaik-baiknya dana itu untuk renovasi rumah agar tidak kumuh lagi. Dia meminta warga tidak menyelewengkan dana tersebut.
"Jangan sampai nanti uang 54 juta diambil 2 juta untuk televisi atau jangan sampai dipakai untuk beli motor, tidak boleh! 100 Persen uangnya digunakan untuk buat rumah," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan itu saat ground breaking kampung deret di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2013).
Jokowi mengatakan akan ke Petogogan lagi 2 bulan mendatang. Mantan Walikota Solo itu akan melihat apakah ada perbedaan yang jauh dari sebelum dibangun.
"Kalau sudah berubah, saya minta jangan ada warga yang menjemur pakaian seperti itu ya, kalau tidak berubah total hati-hati. Dulu saya foto di Tanah Tinggi dan sekarang bedanya jauh sekali," ujar Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini.
 Selain rumah, jalan dan drainase di Petogogan yang langganan banjir ini akan diperbaiki. Jokowi juga akan membangun taman.
Jokowi menegaskan, pembangunan rumah yang menelan biaya 6M untuk 123 rumah di 1 RW itu akan diawasi.
"Saya akan cek biar nanti perubahannya kelihatan. Jangan sampai hanya berubah sedikit karena uangnya besar hampir 6M untuk rumah. Belum jalan dan drainasenya," tuturnya.
Informasi yang dihimpun, uang 54J/rumah akan diberikan Dinas Perumahan DKI ke Ketua RW 5. Namun uang yang diberikan tidak sekaligus diberikan melainkan 40 persen terlebih dulu. Uang akan diberikan melalui rekening Bank DKI.

Komentar Warga
Ketua RW 5 Petogogan, Suroyo, meluapkan rasa senangnya pada Jokowi yang akan merenovasi 123 rumah warga di kawasan yang kerap banjir tersebut. Menurut Suroyo, hal itu seperti mimpi.
"Ini seperti mimpi, Pak," ujar Suroyo.
Suroyo menyatakan, warga membutuhkan pembinaan dari Jokowi agar rumah warga tidak terlihat kumuh lagi setelah direnovasi. Warga juga meminta sertifikasi di lahan yang mereka tinggali itu. Selama ini warga kawasan padat penduduk itu tinggal di lahan milik negara.
"Warga di sini mohon setelah ditata, diberikan hak sertifikasinya," pintanya.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan, persoalan sertifikasi akan dibahas setelah pembangunan kampung itu selesai.
"Tahap pertama, pembangunannya. Sertifikasinya nanti tahap kedua. Intinya yang penting dimulai," kata Jokowi saat memberi penjelasan kepada wartawan.

Sumber :
- detik.com
- tribunnews.com