Seringnya buruh berdemo menuntut peningkatan UMP DKI Jakarta dan
berbagai tuntutan lainnya. Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menilai
aksi tersebut justru merusak citra Indonesia di bidang industri.
"Pengaruhnya,
Kalau image seperti ini terus setiap tahun, persepsi yang timbul tidak
efektif. Ini bukan masalah upahnya berapa tapi masalah persepsi hubungan
di kita tidak harmonis," kata Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka
Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).
Jokowi mengaku sudah biasa menghadapi demo buruh. Namun ia tetap tidak mendukung aksi yang dilakukan buruh.
"Dari dulu saya bosan tiap tahun begini terus. Harusnya hubungan yang ada harmonis. Ini yang ada hubungan konflik," lanjutnya.
"Persepsi image nggak ramah investasi. Apa tiap tahun begini terus?," lanjutnya.
Sebagai
solusi, Jokowi kembali menawarkan pembentukan UU yang mengatur mengenai
sistem pengupahan di Indonesia. UU ini bisa saja mengatur tentang
sistem pengupahan dengan tolak ukur sektoral termasuk landasan pemikiran
pengambilan keputusan penetapan UMP tersebut.
"Bisa saja
mengatur penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.
Kemudian baru naik. Karena apa kenaikannya apakah karena inflasi,
penanaman modal," terangnya.
Untuk penetapan UMP DKI, Jokowi mengaku tidak akan mengintervensi dewan
pengupahan dalam memberikan keputusannya. Termasuk jika dewan pengupahan
akhirnya menetapkan UMP tanpa perwakilan buruh.
"Selama sesuai aturan, kan tahun lalu pihak pengusaha yang tidak ada. Tahun ini buruh," pungkasnya.
Hingga
saat ini, Jokowi memilih untuk menunggu keputusan dewan pengupahan. Ia
bahkan memilih untuk mengundur pemberian keputusan UMP sampai ada
keputusan resmi.
"Yang mau ditegasin apa kalau belum ada
keputusan. Sampai saat ini dari pengusaha belum saya terima, dewan
pengupahan belum, buruh juga belum, terus saya mau jelasin apa ke
kalian," pungkasnya pada wartawan.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar