Andi: Tak Ada Agenda Pak Jokowi di Priok, Paspampres Hanya Cek Lokasi

Kasak kusuk Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kabinetnya hari ini semakin menguat ketika adanya persiapan di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, tunggu punya tunggu ternyata persiapan itu bubar sekitar pukul 19.30 WIB. Sebenarnya kegiatan apa yang tadi dipersiapkan di Tanjung Priok?
"Memang tidak direncanakan, cuma cek lokasi saja dan tidak dilakukan hari ini terutama surat ke DPR belum ada balasan," kata mantan Deputi Kepala Staf Kantor Transisi, Andi Widjajanto di Wisma Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014).
Andi mengatakan bahwa Paspampres memang sedang menyiapkan lokasi di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun tidak ada jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengumumkan sesuatu di sana.
"Jadi tadi Paspampres mau detail siapkan lokasi, intinya kapan saja. Dan tadi persiapannya detail kapan saja bisa dilakukan. Tidak ada arahan Pak Jokowi hari ini ke sana," kata Andi.
Namun Andi menyebut bahwa akan ada kegiatan di lokasi tersebut hanya saja dia tidak menjelaskan kegiatan apa dan kapan diselenggarakan. Selain itu, Andi juga mengatakan bahwa Jokowi seharian berada di Istana Negara.
"Iya akan ada lagi (acara di Pelindo). Nggak ada (pertemuan Jokowi ke rumah Mega), Pak Jokowi seharian di sini," pungkas Andi.
Sejak pagi hari tadi muncul dugaan Presiden Jokowi akan mengumumkan kabinetnya hari ini. Seiring dugaan itu, Pelabuhan Tanjung Priok menjadi ramai, karena diduga menjadi tempat pengumuman. Dugaan ini muncul karena pernyataan Jokowi di pagi hari. Ayah tiga anak itu membuka kemungkinan akan mengumumkan kabinetnya hari ini.
"Secepatnya. Mungkin hari ini," ujar Jokowi kepada wartawan di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014). "Mungkin kalau tidak di Pluit, Tanah Abang atau mungkin juga di Tanjung Priok," kata Jokowi.

Terbelenggu Parpol?

Pengamat Politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez mengatakan ada beberapa faktor yang membuat Jokowi melakukan pembatalan itu. Salah satunya, Jokowi tidak mau tersandera oleh rekam jejak negatif calon menteri.
"Karena itu bisa berbahaya kalau meloloskan yang kena strip merah. Apalagi secara langsung KPK sudah mengancam kalau menteri masuk strip merah tidak akan lama," ujar Arya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (22/10/2014).
Faktor kedua, menurut Arya, pembatalan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk kompromi ulang antara Jokowi dengan pimpinan parpol untuk kembali mengajukan nama yang lebih baik. Tetapi, terang dia, kompromi ini tergolong sulit karena bisa jadi mereka yang harus dicoret namanya merupakan sosok yang berpengaruh baik di internal parpol maupun dalam kampanye Jokowi.
"Kompromi ulang jadi sulit karena mereka adalah orang berpengaruh di partai, atau orang yang sudah berjaksa pada pemenangan Jokowi baik secara finansial maupun pengerahan massa," ungkap dia.
Meski demikian, Arya mengatakan ada sisi lain di tengah pembatalan pengumuman ini. Menurut dia, langkah ini sepertinya sengaja diambil Jokowi utnuk lepas dari tekanan kepentingan parpol anggota koalisi.
"Dia meminta KPK menelusuri rekam jejak para menteri sehingga tidak tersandera oleh kepentingan," ungkap Arya.
Lebih lanjut, terang Arya, pembatalan itu juga dapat dimaknai sebagai langkah Jokowi menunjukkan ketidakcocokan dengan nama-nama yang disodorkan oleh parpol. "Cara halusnya adalah meminta KPK," terang dia.

Analisis Golkar

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan, Tantowi Yahya, melihat molornya penyusunan kabinet Jokowi itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, salah satu alasan logis adalah akibat masuknya Partai Persatuan Pembangunan ke gerbong mereka.
"Tidak tertutup kemungkinan, masuknya PPP di dalam gerbong sana membawa sedikit perubahan," kata Tantowi, Rabu (22/10/2014).
Tantowi menekankan, tidak mungkin PPP masuk tanpa menuntut kursi menteri. Situasi tersebut yang dia lihat membuat Jokowi "pusing."
"Beliau terlanjur menjanjikan jatah untuk parpol 16 menteri," ujarnya.
Tantowi memastikan, partai-partai koalisi pendukung Jokowi-JK tengah melakukan negosiasi-negosiasi alot. Dia melihat partai-partai lain yang sudah mendapat posisi kabinet tentu tidak mudah untuk melepasnya kembali.
"Ini sudah dibagi rata di partai-partai politik yang mendukung awal. Tiba-tiba masuknya PPP membuat hitung-hitungannya jadi berubah lagi," imbuhnya.
Sebelumnya, PPP tergabung dalam koalisi partai penyeimbang Jokowi-JK, yakni Koalisi Merah Putih. Namun, belakangan, setelah muktamar di Surabaya yang menghasilkan Muhammad Romahurmuziy sebagai ketua umum, partai berlambang Ka'bah itu berbelok arah. Mereka berusaha merapat ke Jokowi-JK.

Bantahan JK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak sepakat jika perumusan susunan kabinet pemerintahannya disebut berlangsung alot. JK menegaskan, ia dan Presiden Jokowi sedang mempertimbangkan banyak hal terkait sosok yang akan dipilih untuk membantu mereka lima tahun ke depan.
"Bukan alot, tapi memang menyusun kabinet itu mempertimbangkan banyak hal. Pertama profesionalisme keahlian atau bagaimana menjalankan tugas masing-masing yang dicalonkan," kata JK saat diwawancarai dalam program Mata Najwa Metro TV melalui video conference, Rabu (22/10/2014) malam.
Dengan jumlah 18 profesional partai dan 16 non-partai, Jokowi-JK juga menilai kredibilitas serta integritas calon menteri. JK menjelaskan, semua dilakukan agar terjadi keseimbangan dalam kabinet.
"Yang kedua tentu memeriksa kredibiltasnya, memeriksa juga integritasnya. Kemudian bagaimana menyeimbangkan antara profesional partai dan non partai. jumlahnya kan sudah pernah dibicarakan 18 dengan 16. Semua diseimbangkan," jelasnya.
Keseimbangan, kata JK, juga perlu dilakukan dalam konteks agama, gender, dan kultur, demi menciptakan keharmonisan. "Ketiga tentu juga dipertimbangkan masalah keseimbangan baik agama, gender, dan juga kulturnya. Semua itu harus disesuaikan, diharmoniskan," tandasnya.