Puan menilai, wacana tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Partai Politik yang disebut sebagai pilar demokrasi.
"Ini bukan masalah baik atau tidak, tapi bagaimana membangun bangsa ke depan, secara undang-undang pilar demokrasi itu partai politik," kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Menurutnya, selayaknya Jokowi terlebih dahulu membicarakan setiap wacana yang akan diberlakukan dalam struktur kabinetnya mendatang. Puan menegaskan bahwa Jokowi belum pernah membahas wacana tersebut.
"Ini satu wacana yang harus dibicarakan dengan duduk bersama, tidak hanya kemudian dilontarkan. Belum pernah bicara terkait masalah itu," imbuh Puan.
Sementara itu, politikus PDIP Arif Wibowo menilai sosok menteri yang nantinya menjabat dalam kabinet Jokowi-JK adalah profesional, terlepas dari jabatannya di partai politik.
"Yang paling penting menurut hemat kami adalah menyangkut soal track record, soal integritas, soal dedikasi, kapasitas, kapabilitas, atau profesionalitas. Jadi itu saja yang paling penting. Kalau kemudian dinilai harus lepas dari parpol saya kira itu bukan sesuatu yang penting," tutur Arif. [merdeka]
Mbak Puan ysh,
BalasHapusUntuk memajukan bangsa, partai harus fokus menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Karena sebagian besar rakyat masih hidup di lingkungan terbelakang di bawah garis kemiskinan, berarti tugas para anggota partai sangat berat. Partai harus mengamati nasib para pemilih mereka dan mendengarkan suara mereka supaya bisa memerinci apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Komunikasikanlah ini kepada pemerintah, dan pastikan rakyat menerima bantuan ybs.