Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Rieke Diah Pitaloka mengaku siap apabila masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK).
Rieke menyerahkan keputusan tersebut kepada Jokowi sebagai presiden terpilih yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
"Silakan saja kepada mas Jokowi, karena itu adalah hak prerogatif
presiden," ujar Rieke usai mengikuti Sidang Bersama DPR dan DPD
menyambut Kemerdekaan RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Menanggapi munculnya nama Rieke dalam sejumlah poling sebagai calon
pengisi kabinet, wanita kelahitan Garut ini tersenyum. Rieke hanya
mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah menyebutkan namanya
dalam polling sebagai calon pengisi kabinet lima tahun mendatang.
"Terima kasih, kepada setiap orang yang memilih saya pada polling,
sekali lagi saya ucapkan terimakasih, hanya saja saya sedang konsen
memperjuangkan hak buruh," ujar Rieke.
Untuk diketahui Rieke yang juga anggota DPR yang duduk di komisi IX,
masuk dalam kabinet pilihan rakyat di situs www.kabinet.org. Dalam
poling tersebut Rieke diusulkan menduduki jabatan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.
Upah Buruh
Rieke mengungkapkan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK akan
konsen terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Menurutnya, Jokowi-JK
akan mendorong terwujudnya upah layak.
"Menteri Tenaga Kerja-nya pak Jokowi-JK akan memperjuangkan upah yang
layak dan kerja yang layak," kata Rieke di gedung DPR, Jakarta, Jumat
(15/8/2014).
Anggota Komisi IX DPR RI itu menuturkan, partainya sangat konsen akan
upah dan kerja yang layak tersebut. Ia mencontohkan pihaknya mendorong
adanya undang-undang perlindungan pekerja media.
"Karena media sudah bergeser menjadi industri pekerja media. (Pekerja) Outsourching itu harus diperjuangkan," tuturnya.
Lebih jauh Rieke mengatakan, jika ada undang-undang ketenagakerjaan
yang tidak sesuai dengan sesuai dengan rakyat maka perlu direvisi.
Menurutnya, dengan revisi undang-undang membuat upah pekerja menjadi
layak.
"Kita tidak anti-revisi. Kalau harus direvisi, ayo revisi. Kalau
revisinya untuk menjatuhkan dan tidak proburuh akan saya perjuangkan,"
ucapnya. [tribun]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar