Rabu, 29 Januari 2014

Dinilai Tak Kredibel, Jokowi Diminta Ganti Kadis PU DKI

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diminta untuk menempatkan pejabat yang kredibel untuk memimpin Dinas PU DKI. Sebab Dinas PU merupakan satuan kerja perangkat daerah yang kinerjanya langsung bersentuhan dengan infrastruktur kota.
"Penanganan infrastruktur banjir dan jalan raya selama setahun terakhir jalan di tempat. Ini membuktikan Kadis PU DKI Rudi Manggas Siahaan tak layak lagi memimpin dinas itu," ujar Direktur Eksekutif Teropong Jakarta Daulat Gultom di Jakarta, Rabu (29/1/2014).
Daulat menyatakan, belum pernah merasakan infrastruktur jalan raya di Jakarta separah sekarang ini. Jalan berlubang dikatakannya memang sering terjadi di Jakarta, namun tidak sampai berdiameter satu meter seperti yang terdapat saat ini di sejumlah ruas jalan.
Selain jalan rusak, infrastruktur banjir juga tak ada perubahan di tengah besarnya anggaran yang dialokasikan pada 2013 lalu. Hal itu dapat terlihat dari tidak berfungsinya gorong-gorong di pinggir jalan raya yang berdampak pada saat hujan datang air langsung melimpas ke jalan raya.
"Macet parah terjadi di Jakarta, seperti hari ini, akibat genangan di jalan raya. Kendaraan jadi lambat dan akhirnya mengular ke mana-mana," tuturnya.
Daulat menilai Rudi Manggas tak layak memimpin dinas PU. Dari track record-nya juga Rudi juga dianggap tak layak dari pengalamannya sebagai kepala Bidang Sarana dan Prasarana Gedung di Dinas Pendidikan DKI.
"Berdasarkan track record-nya Rudi itu hanya layak dari tenaga pendidik. Bukan malah Dinas PU yang seharusnya dipimpin orang yang kredibel," katanya.
Daulat meminta Jokowi-Ahok tidak terkungkung dengan tekanan partai politik dalam menempatkan pejabatnya. Sebab, tanpa melihat kemampuan dan track record yang bagus mustahil infrastruktur banjir dan jalan bisa baik di masa mendatang.
"Pak Jokowi dan pak Ahok harus berani mengangkat pejabat sesuai kemampuan pejabat itu. Bagaimana mau membangun jalan raya kalau dia tidak tahu tentang jalan raya. Percuma Jokowi dan Ahok bekerja baik bila tidak didukung anak buah yang berkompeten di bidangnya," tandasnya.
Sementara Basuki mengakui, kualitas jalan di Jakarta masih jauh di bawah standar internasional. Tidak hanya itu, dia mengkritik penanganan perbaikan jalan rusak yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dinilainya masih menggunakan cara primitif atau kampungan.
"Perbaiki jalan rusak atau berlubang, pakai teknologi kota yang canggih, dong. Jangan kaya kampung begitu. Ini kan Ibu Kota. Masa kerjanya kaya di kampung, tambal-tambal begitu," kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (29/1/2014).
Dengan cara kerja yang seperti itu, lanjutnya, wajar saja kerusakan jalan terjadi dalam waktu yang cepat, bahkan sampai 2,6 menit sekali jalan rusak terjadi di Jakarta. Dia menengarai cara tambal sulam perbaikan jalan merupakan cara untuk mengeruk keuntungan pribadi.
Sebab, setiap tahun pasti akan ada alokasi perbaikan penambalan jalan rusak atau berlubang. Dicontohkannya, di Kementarian PU selalu mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan di Pantura.
Perbaikan jalan di Eropa, ungkapnya, memakai teknologi kota yang memerhatikan konstruksi bawah jalan. Begitu dibongkar jalan rusak, langsung dikerjakan. Sedangkan di Jakarta, sebaliknya, sudah dibongkar, lalu dibuang dulu puingnya, kemudian baru ditambal. Sehingga waktu pengerjaannya terlalu lama.
Mantan Bupati Belitung Timur ini sudah menanyakan perbaikan jalan di Jakarta kepada Dinas PU DKI. Ternyata selama ini, Dinas PU tidak pernah membongkar konstruksi bawah jalan rusak. Selama ini perbaikan yang dilakukan merupakan perbaikan cepat, yaitu hanya menambal saja.

Sumber :
beritasatu.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar