Pernyataan SBY Bisa Sudutkan Jokowi

Pengamat Kebijakan Publik, Andrinov Chaniago, mengatakan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kemacetan di daerah adalah tanggung jawab kepala daerah, termasuk di Jakarta, tidak menampakkan kelebihan SBY selama ini yang dikenal sebagai orang yang biasa berpikir komprehensif dan holistik.
"Sementara karena posisi SBY adalah pemimpin nasional, pernyataan itu bisa menyudutkan Jokowi, walaupun pernyataan SBY itu tidak tepat," kata  Andrinov, Selasa (6/11/2013).
Saat melakukan silaturahmi dengan pengurus Kadin di Istana Bogor, akhir pekan lalu, SBY menyebut masalah kemacetan menjadi tanggung jawab gubernur, bupati, dan walikota.
Termasuk SBY menyebut Jokowi harus bertanggung jawab atas kemacetan di Ibukota.
Sehari kemudian,  Jokowi mengatakan  masalah kemacetan bukan hanya tangungjawab pemerintah daerah sebab pemerintah pusat juga haraus punya andil dalam menyelesaikan kemacetan lalu lintas di daerah.
Menurut Andrinov kemacetan Jakarta disebabkan banyak hal.
"Untuk penyebab makro, itu jelas tanggung jawab presiden dan pemerintah pusat. Misalnya, untuk sistem transportasi makro Jabodetabek, urbanisasi yang sangat tinggi di Bodetabek (Bogor Tangerang dan Bekasi), dan kebijakan perumahan," kata dia.
Anehnya, lanjut Andrinov, pemerintah pusat mengeluarkan lagi kebijakan mobil murah (LCGC).
Kebijakan mobil murah ini ditolak Jokowi beberapa waktu karena dinilai akan memperparah kemacetan di
ibukota.

Sumber :
tribunnews.com