Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Tjahjo Kumolo memastikan, rapat kerja nasional (rakernas) PDI-P tidak akan mendeklarasikan capres. Rakernas PDI-P hanya akan membahas kriteria capres yang didasarkan pada masukkan dari pimpinan DPD PDI-P di 33 provinsi. “Momentum (penetapan capres) belum akan diputuskan di rakernas,” kata Tjahjo di kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2013).
Tjahjo mengatakan, PDI-P mempunyai sejumlah pertimbangan mengapa tidak mau terburu-buru menetapkan capres. Menurutnya, penetapan capres merupakan keputusan strategis yang perlu mempertimbangkan berbagai aspek. “Ada sejumlah faktor X yang masih kita cermati hingga sekarang,” ujar Tjahjo.
Salah satu faktor “X” yang dimaksud Tjahjo adalah kekhawatiran adanya serangan dari lawan-lawan politik PDI-P kepada capres mereka. Dalam konteks ini Tjahjo sempat menyindir sikap Partai Gerindra yang terkesan mengintervensi pencapresan PDI Perjuangan. “Belum ada keputusan capres saja sudah ada partai yang ingin mendikte kami,” kata Tjahjo.
Tjahjo menyayangkan sikap politik Gerindra yang belakangan menuntut Jokowi menyelesaikan masa tugas sebagai Gubernur DKI yang masih empat tahun lagi. Menurutnya, penetapan capres PDI-P merupakan urusan internal PDI-P yang tidak patut dicampuri partai lain.
Terlebih, sampai sekarang PDI-P belum memutuskan siapa capres yang akan diusung pada Pemilu 2014. “Mereka mengatakan, kami tidak setuju kalau Jokowi jadi capres. (Padahal) urusan capres urusan PDI-P,” ujar Tjahjo.
Tjahjo menegaskan bahwa Jokowi merupakan kader PDI-P. Sebab itu, hanya PDI-P yang memiliki hak untuk memutuskan apakah akan mengusung Jokowi sebagai capres atau tidak. “Yang berhak memerintah atau melarang Jokowi ya partainya sendiri. Bukan partai lain,” katanya.
Menurutnya, proses komunikasi secara persuasi, negosiasi, hingga propaganda akan dilancarkan oleh pihak-pihak yang saling berebut kekuasaan. “Serangan” Gerindra terhadap Jokowi pada hakikatnya mencerminkan kian diperhitungkannya sosok Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2014.
Perkiraan Gun Gun, saling serang opini antarpartai akan semakin banyak terjadi menjelang Pemilu 2014. Serangan opini itu menurutnya akan berakibat pada proses delegitimasi pihak-pihak yang menerima serangan.
Gun Gun melihat serangan Gerindra terhadap Jokowi masih berada dalam konteks yang substantif. Tinggal tergantung bagaimana Jokowi mencari jawaban yang tepat membalas serangan itu. “Yang akan dijadikan sasaran tembak bagi Jokowi oleh lawan-lawan politiknya, yakni soal mandat kekuasaan di DKI. Itu substantif,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap wacana pencapresan Jokowi. Menurutnya, Jokowi mesti memenuhi janji membenahi persoalan di DKI Jakarta. Di saat yang sama Fadli juga berharap PDI Perjuangan mendukung pencapresan Prabowo. “Tahun 2009 kita dukung Mega. Tahun 2014 kita berharap Mega mendukung Prabowo jadi presiden,” katanya.
Ketua Umum Gerindra Suhardi mengatakan, partainya tak berniat memantik konflik dengan PDI-P. “Kami tidak merasa memanasi. Itu hal yang biasa dalam berpendapat,” kata Ketua Umum Gerindra Suhardi, Rabu (4/9/2013).
Suhardi mengatakan, meskipun pencalonan Jokowi sebagai capres merupakan hak politik Jokowi dan PDI-P namun seyogianya Jokowi tidak melupakan janji politiknya ketika akan maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. “Kami hanya mengingatkan Jokowi bahwa janji kepemimpinan harus konsisten,” ujarnya. Terlepas dari itu, kata Suhardi, sejauh ini hubungan Gerindra dan PDI-P masih baik. “Hubungan kami dengan PDI-P sejak dahulu sampai sekarang baik,” ujarnya.
Suhardi enggan berkomentar ketika ditanya soal permintaan Gerindra agar PDI-P mendukung pencapresan Prabowo berkaitan dengan kontrak politik tertulis yang dilakukan antara Prabowo dan Megawati pada Pemilu Presiden 2009. “Itu urusan Pak Prabowo dan Ibu Mega. Biar beliau yang berkomentar,” kata Suhardi.
Sumber :
republika.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar