Bisri menjelaskan, warga sekitar termasuk dia merasa dampak atas pembangunan tersebut seperti banjir dan tembok yang mulai retak. "Kita harapkan Jokowi menutup proyek itu," kata dia, Kamis (29/8/2013).
Bisri yang rumahnya hanya berjarak belasan meter dari lokasi proyek mengeluhkan dampak negatif dari pembangunan apartemen. Padahal, lokasi tempat pembangunan adalah lokasi cekungan dan wilayah Penyempurna Hijau Umum (PHU). "Jokowi pernah berjanji mau tinjau lokasi tapi belum terlaksana," kata dia.
Bisri melanjutkan, pihaknya ingin lokasi tersebut kembali seperti semula. Sementara, Kuasa Hukum warga setempat, Sabinus Moa menjelaskan, pihaknya sudah berusaha untuk meminta surat legalitas kepada Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (Dinas P2B). "Tapi tidak memberikan informasi yang kami minta," kata dia.
Menurut Sabinus, sebenarnya Jokowi punya wewenang dalam memutuskan untuk menutup proyek tersebut. Tapi Jokowi tidak langsung bertindak.
Sabinus mengatakan, pihaknya akan mengajukan gugatan Dinas P2B atas dasar tidak memberikan informasi yang mereka inginkan ke SPK Mapolda Metro Jaya, Siang ini.
Sumber :
republika.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar