Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menggunakan pendekatan dialogis untuk
menyelesaikan masalah dengan warga penghuni waduk Pluit, Jakarta Utara.
Salah satunya dengan mengajak para ketua RT/RW makan siang.
Acara
berlangsung pukul 13.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB di Balai Kota, Jl
Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (21/5/2013). Hadir juga dalam
acara itu Wali Kota Jakut Bambang Sugiyono dan beberapa perangkat Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Para ketua RT/RW yang datang ada 13
orang. Mereka berasal dari Taman Burung, Bantaran Timur dan Barat,
wilayah di Waduk Pluit.
"Tadi saya undang makan siang. Ada Pak RT
dan RW, kita memberi masukan dan keinginan seperti apa meski kita udah
bertemu dengan warga lebih dari 20-30 kali," kata Jokowi.
Dalam
pertemuan itu, dibicarakan juga soal permintaan warga terkait penarikan
anggota Satpol PP di kawasan Waduk Pluit. Menurut para tokoh, tak perlu
disiagakan Satpol PP di kawasan itu.
Tak hanya soal Satpol PP,
Jokowi juga membicarakan pembongkaran bangunan lain. Tak hanya bangunan
kecil, bangunan besar pun siap diratakan.
"Ini masalah aturan,
tapi itu pentingnya turun ke bawah, dengar keinginan mereka meski tidak
semua bisa dipenuhi," terang Jokowi.
Bagaimana dengan kesiapan
para ketua RT/RW untuk dipindahkan? "Kalau dengan warga udah. Dengan
RT/RW itu intinya mereka mau dipindahkan. Tapi memang solusi itu perlu
dibicarakan dengan mereka," jawabnya.
Jokowi berjanji menyediakan rusun bagi warga yang dipindahkan. Lahan sudah disiapkan di beberapa wilayah.
"Oh ndak, tersebar, ada di Daan Mogot, Luar Batang, Muara Baru, nanti kalau dekat di situ ada di situ lagi," imbuhnya.
Pemprov
DKI Jakarta bermaksud menormalisasi Waduk Pluit untuk mengantisipasi
musim hujan pada Desember 2013. Sebagian waduk dihuni warga secara
ilegal dan mengalami pendangkalan. Pemprov akan memindahkan warga ke
rusun, lengkap dengan isinya. Namun niat baik ini mendapat batu
sandungan, antara lain dari mafia tanah yang merasa rezekinya bakal
terganggu.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar