Kebiasaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang patuh pada
aturan partainya yakni PDIP untuk menjadi juru kampanye (Jurkam) di
setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus diwaspadai. Pasalnya,
keterlibatan mantan wali kota Solo ini menjadi Jurkam justru akan
menurunkan popularitas sendiri.
"Lebih dari itu, berkali-kali
Jokowi terlibat kampanye di luar kota Jakarta dan kenyataannya tingkat
keberhasilannya rendah, akan dapat berakibat melempemnya pamor Jokowi,"
ujar pengamat politik Ray Rangkuti saat dihubungi wartawan, Minggu
(19/5/2013).
Selain itu, PDIP harus lah mengerti dengan kondisi Jokowi
yang saat ini menjadi pemimpin Ibu kota. Sebab, jika PDIP terlalu
memaksakan keberadaan Jokowi dalam setiap momen kampanye, akan
menghambat perannya dalam mengurus Ibu Kota.
"Mengurus kota Jakarta tidak dapat dilakukan sembari lalu. Harus ada fokus dan konsentrasi," katanya.
Mungkin
sekali atau dua kali pelaksanaan pilkada tidak masalah Jokowi
dilibatkan. Tetapi bila setiap pilkada, Jokowi dilibatkan untuk
kampanye, maka akan mengurangi waktunya.
"Tentu saja, hal seperti
ini, perlu juga diperhatikan oleh Jokowi. Jangan sampai beliau
menanggung efek kekalahan berbagai calon kepala daerah yang diusungnya
berakibat pada simpati masyarakat terhadapnya negatif," terangnya.
Ray
mengimbau PDIP harus mencermati secara seksama, karena masa depan
Jokowi tidak pendek. "Memang hal ini perlu dicermati oleh PDIP. Masa
depan Jokowi masih panjang," tandasnya.
Untuk diketahui, Jokowi
menjadi jurkam pada pilgub Jawa Barat dan Sumatera Utara tetapi gagal
menang. Kemudian, Pilgub Bali dan Jawa Tengah. Sedangkan rencana ke
depan, Jokowi juga akan menjadi Jurkam Pilwalkot Malang dan Pilgub
Jatim.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar