"Saya sudah ingatkan KJS jangan diumbar. Kalau tidak Pemda akan kebobolan. Akhirnya kejadian sekarang," ungkap Ferrial di DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/5).
Ferrial mengatakan, membengkaknya peserta KJS justru membuat layanan kesehatan tidak optimal. Dan hal itu berdampak pada pengajuan klaim yang membengkak.
"KJS diumbar ke 4,7 juta penduduk DKI, ya anggaran jebol," tambahnya.
Dia juga mengkritisi besarnya anggaran yang disediakan ternyata tak mampu menanggung premi asuransi Rp 23.000 dan memberikan pelayan yang baik. Untuk diketahui, tahun ini khusus untuk program KJS, DKI menyiapkan anggaran hingga Rp 1,2 triliun. Dia membandingkan dengan anggaran program Jamkesda yang lebih sedikt tapi dapat meng-cover premi.
"Sebelum ini Jamkesda anggarannya hanya Rp 800 miliar. Meski lebih kecil mampu membiayai pasien tidak mampu hingga Rp 100 juta. Sekarang anggaran lebih besar tapi saya denger ga sanggup cover buat beli obat pasien yang cuma Rp 1 juta. Ada apa dengan KJS dan Askes," katanya.
Politikus Demokrat ini minta Jokowi dan Ahok tak memandang masalah ini enteng. Ini masalah serius menyangkut hak rakyat memperoleh kesehatan.
"Kita minta ini segera dibahas dan diselesaikan. Agar masalahnya cepat selesai. Ini baru jalan lima bulan. Masih ada tujuh bulan lagi. Kasihan masyarakat," katanya.
"Gak lucu juga kalau minta pusat minta bayar premi buat KJS," tegas Ferrial.
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar