Kisruh Kartu Jakarta Sehat Salah Jokowi-Ahok ?

Semenjak diluncurkan beberapa bulan lalu, sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) masih bisa dibilang belum maksimal. Belum setahun, terdapat beberapa masalah yang mebuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus memutar otak untuk mencari solusinya.
Mulai dari membludaknya antrean, banyaknya pendaftar KJS yang fiktif, kini ada 16 rumah sakit yang mengundurkan diri dari program KJS tersebut. Selain itu, nilai premi yang dibayarkan pemprov DKI dinilai masih terlalu rendah yaitu hanya sebesar Rp 23.000, walaupun Ahok berencana menaikan premi tersebut sebesar Rp 50.000.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Igo Ilham, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menilai pengunduran diri 16 rumah sakit karena Jokowi-Ahok terlalu terburu-buru dalam mengambil suatu kebijakan. Oleh karenanya, Igo meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengevaluasi sistem pembayaran jasa rumah sakit yang diterapkan berdasarkan perhitungan Kementerian Kesehatan melalui sistem Indonesian Case Basic Groups (INA-CBGs) yang mengatur penggunaan obat.
"Kita minta Pemprov untuk melakukan evaluasi terhadap perubahan sistem pembayaran klaim kesehatan. Sistem baru yang dibuat oleh Pak Jokowi tidak menyelesaikan masalah malah menambah PR (Pekerjaan Rumah). Ini kan sebetulnya program lama tapi berubah sistem saja," kata Igo dengan nada sumbir.
Prinsip rumah sakit yang mengedepankan aspek komersil juga menjadi masalah tersendiri, hal ini bisa terlihat dari tuntutan kenaikan premi dan juga para dokter berusaha menjual obat-obat tertentu yang harus dibeli oleh pasien.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nova Riyanti Yusuf (Noriyu) menilai wajar jika 16 RS tersebut mundur. Menurutnya sangat tidak bijak jika langsung menyalahkan ke-16 rumah sakit yang menolak sistem KJS tersebut. Dia pun meminta pihak pemprov untuk segera menyelesaikan masalah ini.
"Sebagai rumah sakit swasta, wajar apabila mereka memikirkan keuntungan, walaupun tidak boleh melupakan fungsi sosialnya dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu," imbuh Noriyu.
Ahok pun tidak memungkiri bahwa mayoritas rumah sakit hanya mengedepankan aspek untung-rugi dibanding menolong rakyat miskin yang seharusnya mendapat bantuan.
"Kamu ke dokter gigi, kumur pake air biasa atau obat khusus. Apa perlu pakai obat khusus. Nah obat khusus nya itu dicharge sama kamu. Itu karena dokter memasarkan produk itu," kata Ahok.
Hal seperti ini yang membuat rumah sakit pelaksana KJS merugi. Masih banyak temuan lain yang melibatkan para dokter saat memberi pelayanan, di mana sebenarnya dokter itu sendiri mencari keuntungan dari penjualan obat.
Kisruh KJS ini bahkan membuat Menteri BUMN Dahlan Iskan bereaksi. Sistem KJS yang bekerja sama dengan Askes ini akan dikaji lagi oleh Dahlan dan akan memeriksa kebenaran mundurnya 16 rumah sakit itu.
Menurut Dahlan, memang program belum berjalan lancar karena masyarakat langsung berbondong-bondong ke rumah sakit sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pelayanan. Program ini juga merupakan program persiapan Askes menjadi Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).
"Kecenderungan sekarang ke rumah sakit semua, sehingga terjadi overload di rumah sakit. Askes hari ini akan ke Kementerian Kesehatan. Karena ini program bersama Pak Jokowi," ucap Dahlan.

Sumber :
merdeka.com