"Harus ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab kemanusiaan RS terhadap warga yang tidak mampu, harusnya ada seperti itu. Tapi kalau orientasinya hanya pada keuntungan, kita ini repot juga," ujar Jokowi kepada wartawan di gedung Balaikota, Selasa (21/5/2013) pagi.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberi sanksi atau imbauan bagi rumah sakit swasta yang mundur dari program KJS. Dan Jokowi menegaskan akan tetap mempertahankan KJS sekaligus sistem pembayaran INA-CBG's (Indonesia Case Base Group) melalui PT Akses.
Pertama, Jokowi menilai KJS mengakomodir pelayanan kesehatan bagi pasien miskin di DKI. "Terbukti dengan melonjaknya pasien di rumah sakit artinya (KJS) dibutuhkan, program itu ditunggu dan dibutuhkan rakyat," ujar Jokowi.
Kedua, dalam sistem pembayaran INA-CBG's yang baru diterapkan sejak 1 Maret 2013, tiap pasien memiliki perencanaan pelayanan medik yang telah ditentukan dan terencana sehingga lebih teratur. Kedua hal tersebut, kata Jokowi, merupakan keuntungan pembayaran pasien ke rumah sakit yang sudah terencana dengan baik.
Sementara, soal rencana peningkatan premi rumah sakit dari Rp 23.000 menjadi Rp 50.000, Jokowi mengaku masih dalam proses kalkulasi. "Belum-belum, semuanya belum di kalkulasi, karena kalau KJS dinaikan satuannya, kena bisa nambah budget," lanjut Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 16 rumah sakit swasta mundur mengurus KJS atas alasan berat dengan tarif harga Indonesia Case Base Group (INA-CBG's) yang dikeluarkan PT Askes (Persero). Tarif yang diberlakukan berdasarkan sistem paket ini dinilai merugikan rumah sakit.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar