Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum berpikiran untuk
menaikkan premi asuransi untuk KJS senilai Rp 50 ribu. Namun, ia lebih
meminta Rumah Sakit untuk sadar diri bahwa sisi kemanusiaan lebih
penting.
"Ya memang harusnya ada sebuah tanggung jawab sosial,
tanggung jawab kemanusiaan Rumah Sakit terhadap warga yang tidak mampu,
harusnya ada seperti itu. Tapi kalau orientasinya hanya pada keuntungan
profit oriented, kita ini repot juga," ungkap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Menurutnya,
premi sebesar Rp 23 ribu lebih baik daripada aturan pemerintah pusat
sebesar Rp 15 ribu. Namun, ia menilai Rp 50 ribu itu akan mengembalikan
pada sistem sebelumnya, yakni pemilihan obat yang bebas.
"Ya
tidak, Rp 50 ribu gimana. Kita ini terlanjur semuanya bebas saja
dulu-dulu tanpa sistem, ya kan. Mau pilih obat yang mana boleh, mau
pilih ini dioperasi atau tidak dioperasi juga ditentukan sendiri.
Sekarang memang ada aturan mainnya dan sistem yang mengatur, obat itu
ini ini ini tahapannya ada semua," jelasnya.
Politikus PDIP ini mengaku kebiasaan memilih-memilih obat dan sebagainya yang menjadi RS merasa keberatan.
"Ya kebiasaan-kebiasaan memilih aja. Ya yang dulu-dulu, obat bisa memilih," ucapnya.
Ia
pun mengatakan hal ini bukan kesalahan KJS, sebab kartu sehat tersebut
saat ini dibutuhkan oleh warga. Pasalnya, adanya KJS, tingkat pasien di
setiap RS membludak.
"Dibutuhkan, terbukti dengan melonjaknya
pasien di rumah sakit artinya dibutuhkan, program itu ditunggu dan
dibutuhkan. Sekarang kalau sudah dipegang tangan kalau RS tidak siap ada
yang ingin mundur problemnya ada dimana? bukan di KJS nya yang
diselesaikan," katanya.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar