Jokowi-Ahok Tak Kompak Soal Kenaikan Premi KJS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak setuju jika premi asuransi untuk Kartu Jakarta Sehat (KJS) dinaikan dari Rp 23 ribu menjadi Rp 50 ribu pasca-munculnya 16 RS. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, prinsipnya kenaikan premi dapat dilakukan dengan adanya pendapatan pajak yang diterima Pemprov DKI saat ini.
"Kalau dilihat dari pajak yang masuk, Pemprov sih mampu-mampu saja. Prinsipnya gotong royonglah warga harus dilibatkan. Mungkin nanti kita bikin peraturan, perokok berat misalnya harus bayar gitu. Yang suka beli pulsa banyak, harus bayar. Makanya kita akan hitung dan tunggu dulu, belum bisa diputuskan hari ini," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Ahok mengaku hingga saat ini belum menemukan solusi untuk mengantisipasi RS swasta tidak mundur kembali dari KJS.
"Sampai kita ketemu teknis, baru saya laporkan ke Pak Jokowi. Keputusan ada di tangan Pak Gubernur," ucapnya.
Ahok berencana ke depannya pemegang KJS harus memiliki rekening bank. Hal ini dikarenakan KJS nantinya akan dibuat seperti autodebet.
"Makanya arah ke depan mesti kasih rekening kayak Transjakarta sekarang mesti pakai e-ticketing kan e-wallet, di situ langsung ketahuan," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com