Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat menuding
presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah membohongi rakyat
Indonesia.
Kebohongan beruntun yang dilakukan oleh Jokowi ini menyangkut wacana pembentukan kabinet ramping dan koalisi tanpa syarat
"Kita
selalu dikibulin sama Jokowi, dia satu bulan belakang kan terus
gembar-gembor kabinet ramping, yang katanya untuk hemat anggaran dan
digunakan uangnya untuk kebutuhan energi, tapi sama saja (gak ada
kabinet ramping), dikibulin kita," katanya di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Namun, sambung Martin tak ada satupun
janji manis Jokowi yang direalisaskan. Pasalnya, belakangan Jokowi
justru yang tadinya ingin membentuk kabinet ramping nyatanya masih 34
kementerian juga.
Kemudian, koalisi tanpa syarat juga nyatanya
ada bagi-bagi kursi menteri juga dengan komposisi 18 dari kalangan
profesional dan 16 dari profesional partai politik.
"Tinggal satu
lagi (janjinya), bahwa dia ingin menteri itu tidak boleh rangkap
jabatan. Tinggal kita lihat saja nanti," tukasnya.
Ketua Fraksi
MPR dari Gerindra ini pun menyarankan Jokowi kalau memberikan pernyataan
jangan asal ngomong, tapi harus dipikirkan matang-matang dulu. Bukan
seperti sekarang ini kendati sudah bohong, tapi terlihat seolah-olah
tidak merasa bersalah.
"Jadi ini sebenarnya ini gak bisa dipegang
omongan Jokowi ini. Saya kira presiden itu kalau mau bicara berpikir
dulu sebelum bicara. Yang terjadi ini kan omongan itu diingat orang. Dia
juga tidak merasa bersalah, ngomong ini kabinet yang efisien yang
ramping yang ini dan seenaknya aja. Tapi tidak dilakukan," pungkasnya. [okezone]
Ya biasalah komentar orang2 yang kalah bersaing seperti ini. Yang penting telah banyak dilakukan efisiensi/penghematan di sana-sini. Wong penduduk Indonesia jumlahnya kurang lbh 240 jt dan wilayahnya luas tersebar yg mestinya menterinya harus proporsional bgmn kalau dibanding negara tetangga Malaysia yg jml penduduknya lebih sedikit, ini perlu dipertimbangkan. YG LEBIH PENTING SIAPAPUN DAN DARI MANAPUN MENTERINYA KINERJANYA HARUS BAIK, JELAS DAN TERUKUR SERTA TRANSPARAN. sehingga seluruh rakyat bisa menilai.
BalasHapus