"ROADMAD PEREKONOMIAN JOKOWI-JK" Metro TV

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mempersoalkan anggaran rapat dan perjalanan dinas kementerian dan lembaga pemerintah yang yang mencapai Rp 37 triliun lebih dalam rancangan anggaran tahun depan. Sekitar Rp 18 triliun di antaranya dianggarkan untuk rapat.
Jokowi menceritakan pengalamannya menghemat pengeluaran kantor pada waktu menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta. Dimulai dari hal sepele, seperti mengurangi pembelian kertas dan tinta. "Dihasilkan penghematan Rp 4,2 triliun setahun," kata Jokowi dalam acara ROADMAP PEREKONONIAN JOKOWI-JK, Kamis (18/9/2014).
Jokowi mengatakan sulit membayangkan besarnya dana rapat dan perjalanan dinas yang bahkan melebihi anggaran pembangunan mass rapid transit di Jakarta. Proyek transportasi massal yang mulai dibangun pada awal pemerintahan Jokowi sebagai Gubernur Jakarta ini menelan biaya Rp 16 triliun dari pinjaman Japan International Cooperation Agency.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan surat keputusan yang diteken pada 19 Mei 2014 untuk penghematan anggaran belanja. "Pemerintah mengaudit biaya perjalanan dinas dan mengeluarkan penghematan anggaran belanja,” ujar Menteri Azwar.
Dalam surat keputusan yang dikeluarkan SBY, disebutkan pemerintah memangkas belanja honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat/konsinyering, iklan, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, belanja bantuan sosial, sisa dana lelang atau swakelola, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak.