Menanggapi keputusan Kejagung menahan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, Jokowi mengatakan ia pun siap diperiksa jika keterangannya dibutuhkan. "Itu wilayah hukum, tapi nanti kalau memang ada undangan ya kita datang," ujarnya di Balai Kota, Kamis (18/9/2014).
Meski demikian, Jokowi kembali menegaskan bahwa ia sama sekali tak terlibat dalam korupsi tersebut. Ia secara implisit mengatakan Pristono sebagai bawahan yang tak mematuhi instruksi atasan.
"Umpama, saya perintahkan kamu beli sabun wangi. Terus kamu beli sabun colek, bagaimana?" kata presiden terpilih itu.
Lebih lanjut, Jokowi menambahkan, sebagai gubernur, memang ia yang memerintahkan Dinas Perhubungan untuk membeli ratusan bus baru. Sebab, Jakarta memang kekurangan armada transportasi umum yang layak.
Namun pembelian armada bus di Pemprov DKI tetap ada prosedurnya. Ia melanjutkan, pembelian barang harus melalui proses lelang dan tak bisa menunjuk merk bus yang diinginkan.
Tetapi dalam proses lelang itu rupanya ada sejumlah penyimpangan. Belakangan diketahui bahwa ratusan bus yang baru dibeli ternyata sudah mengalami sejumlah kerusakan.
Yang terpenting, kata Jokowi, Pemprov sudah menolak menerima bus-bus rusak tersebut karena dinilai tak sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Selain itu, dari total anggaran Rp 1,5 triliun yang harus dibayarkan, Pemprov baru membayar Rp 300 miliar saja.
Seperti diketahui, Udar Pristono telah resmi ditahan oleh Kejagung, Rabu malam (17/9/2014). Selain Pristono, Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT Prawoto juga ditahan oleh Kejagung. [republika]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar